Hore, Gajian Full Tanpa Dipotong Pajak Diperpanjang hingga Akhir Tahun

Rina Anggraeni, Jurnalis · Sabtu 18 Juli 2020 15:25 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 18 320 2248437 hore-gajian-full-tanpa-dipotong-pajak-diperpanjang-hingga-akhir-tahun-bDPboMnZ9F.jpg Insentif Pajak Gajian Diperpanjang. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menanggung pemungutan pajak penghasilan yang bakal diperpanjang higga akhir Desember 2020. Tujuannya supaya membantu wajib pajak (WP) menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, insentif yang diperpanjang berupa PPh Pasal 21 atau pajak gajian bagi masyarakat yang bekerja di 1.189 bidang industri.

Baca Juga: Sri Mulyani Tambah Sektor Usaha Penerima Insentif Pajak

"Stimulus pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemik Covid-19 kini tersedia untuk lebih banyak sektor usaha dan dapat dimanfaatkan hingga Desember 2020 dengan prosedur yang lebih sederhana," ujar Hestu, di Jakarta, Sabtu (18/7/2020).

Menurutnya, karyawan yang bekerja pada perusahaan di salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu, pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan ditanggung pemerintah.

Baca Juga: Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor untuk Covid-19 Capai Rp1,5 Triliun

Ini berarti karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor ini akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai.

"Apabila wajib pajak memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh

Pasal 21 cukup disampaikan wajib pajak pusat dan berlaku untuk semua cabang. Fasilitas ini sebelumnya hanya tersedia bagi 1.062 bidang industri dan perusahaan KIT," katanya.

Saat ini, wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 716 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat, ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah sehingga mendapat fasilitas restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar, tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN.

Sebelumnya, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak resmi memperpanjang masa berlaku insentif pajak hingga Desember 2020. Di mana sebelumnya hanya berlaku hingga September 2020.

Hal ini pun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/PMK.03/2020.

“Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 dinilai sudah tidak tepat, sehingga perlu dicabut,” tulis pernyataan tersebut yang telah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyan

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini