6 Fakta Bantuan UMKM yang Kurang Dimaksimalkan

Natasha Oktalia, Jurnalis · Minggu 19 Juli 2020 12:04 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 18 320 2248588 6-fakta-bantuan-umkm-yang-kurang-dimaksimalkan-qzbzw4S8J7.jpg UMKM Terkena Dampak Virus Corona. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk fokus membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pasalnya, sektor usaha ini sangat tertekan akibat virus corona.

Salah satu yang diberikan berupa insentif pajak. Hal ini diharapkan dapat meringankan usaha UMKM karena corona.

Meski demikian, para pelaku usaha mengaku masih kesulitan mendapat stimulus UMKM tersebut. Di antaranya syarat NPWP untuk dapat subsidi bunga.

Okezone pun merangkum fakta-fakta bantuan UMKM dari pajak dan lainnya, Minggu (19/7/2020):

1. Insentif Pajak UMKM Lebih Murah dari Biara Parkir

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan pemberian insentif pajak pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan lebih meringankan pelaku usaha. Pasalnya dengan pembayaran PPh Final UMKM yang ditanggung pemerintah ini lebih murah dibandingkan dengan biaya parkir di pusat perbelanjaan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Hestu Yoga Saksama mengatakan skema pembayaran pajak UMKM dengan tarif 0,5% dari omzet sudah diatur pada PP Nomor 23 Tahun 2018.

"Kita mau agar seluruh pelaku UMKM Tanah Air memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) final selama pandemi corona. Insentif pajak ini akan ditanggung pemerintah (DTP) sehingga pelaku tidak perlu membayarkan kewajibannya. Dan ini lebih murah ketimbang pajak parkir mal," ujar Hestu.

2. Manfaatkan Insentif Ini

Ditjen Pajak meminta kepada seluruh pelaku UMKM untuk memanfaatkan insentif PPh Final pada program PEN. Pemerintah akan menanggung seluruh beban PPh Final UMKM yang usahanya terdampak corona.

"Sekarang di masa pandemi yang 0,5% tadi cukup dihitung saja dan dilaporkan. Kami berharap semuanya lagi fokus ke usaha tetap jangan lupa memanfaatkan ini, hanya meminta pemberitahuan dan enggak harus membayar," kata Hestu.

3. Masih Sedikit UMKM Manfaatkan Insentif Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pelaku UMKM yang memanfaatkan fasilitas keringanan pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah masih minim. Tercatat baru 201.880 pelaku UMKM yang memanfaatkan fasilitas tersebut.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengatakan terdapat 2,3 juta pelaku UMKM yang berpotensi mendapat fasilitas PPh Final yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya, baru ada sekitar 8,7% UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini.

"Kalau tahun kemarin yang membayar PPh UMKM ada sekitar 2,3 juta. Ini berarti kurang dari 10% yang memanfaatkan dari jumlah umkm tahun kemarin," ujar Suryo.

4. Sosialisasi Bantuan untuk UMKM

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mensosialiasikan pendaftaran UMKM untuk dibebaskan pajaknga. pihak DJP juga sudah mengirim email sosialisasi insentif pajak ini kepada sekitar 2 juta akun. Tujuannya, agar data pengguna manfaat fasilitas PPh Final ini meningkat.

"Saya mengajak UMKM yang mungkin belum, apa karena belum pada mendengar (kalau ada insentif) saya juga tidak tahu. Sosialisasi barangkali belum cukup sampai ke mereka, saya juga sudah memintateman-teman di KPP untuk melakukan reaching out kepada mereka agar informasi ini bsia tersampaikan kepada WP," katanya.

5. Bantuan 15 Menit

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dengan adanya program DigiKU adalah bentuk nyata hadirnya Himbara untuk UMKM.

"Melalui inovasi program ini bantuan modal finansial senilai Rp4,2 triliun akan disalurkan bagi 1 juta UMKM yang ada dalam eko sistem digital dan angka ini saya pikir bisa kita tambah lagi sejalan dengan penyerapan yang dilakukan oleh UMKM," ujar Luhut.

Luhut menambahkan, program ini akan menyelaraskan basis data mitra UMKM pada ekosistem digital yang berbasis data nasabah yang dimiliki Himbara.

"Keselarasan data ini akan memudahkan dan mempercepat proses pengajuan dan persetujuan kredit bagi UMKM hanya dalam waktu 15 menit," kata dia.

6. Keluhan UMKM

Para pelaku UMKM mengeluhkan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 65/2020 dari Kementerian Keuangan terkait kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pelaku UMKM agar bisa menerima dana bansos. Para pelaku UMKM menanggapi revisi kebijakan ini sebagai 'jebakan batman' dari pemerintah saja.

"Banyak teman-teman di daerah mengatakan bahwa ini adalah 'jebakan batman' dari pemerintah. Kalau mau bantu ya bantu, kenapa harus pakai embel-embel tambahan? Jujur saja, banyak UMKM di daerah yang tidak memiliki NPWP," ujar Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Muhammad Ikhsan Ingratubun.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini