Sebentar Lagi Agustus, Rekening PNS 'Gendut' dengan Gaji ke-13

Rina Anggraeni, Jurnalis · Kamis 30 Juli 2020 13:12 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 30 320 2254434 sebentar-lagi-agustus-rekening-pns-gendut-dengan-gaji-ke-13-liwnqTM3TL.jpg Gaji ke-13 PNS (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah akan segera mencairkan gaji ke-13 tahun 2020 untuk aparatur sipil negara (ASN) baik pusat maupun daerah yang rencananya akan cair pada Agustus 2020. Namun, pencairan gaji ke-13 tahun 2020 masih menunggu proses revisi peraturan pemerintah (PP) rampung terlebih dahulu.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan, proses revisi PP dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Saat ini melalui Revisi Peraturan Pemerintah dan juga diterbitkan PMK. Pembahasan PP dikoordinir Kemenpan RB. Segera setelah PP selesai maka bisa langsung dibayarkan Bulan agustus ini, kemarin sudah dibahas dan segera selesai," kata Andin saat dihubungi di Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Baca Juga: Gaji ke-13 Cair, PNS Kok Ngeluh Bu Sri Mulyani? 

Senada yag sama Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan agar PNS untuk menunggu dengan sabar proses revisi ini. Jika pun telah selesai akan segera dicairkan.

"Segera nanti kita cairkan tunggu saja. Sabar," katanya.

Baca Juga: Selamat! Gaji ke-13 PNS Cair Agustus 2020 

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, pencairan gaji ke-13 PNS hanya diperuntukkan untuk pejabat eselon III ke bawah dan setingkatnya. Kebijakan tersebut juga berlaku untuk TNI dan Polri, serta pensiunan. Artinya, pejabat negara eselon I, eselon II tidak memeroleh pembayaran gaji ke-13. Adapun, anggaran gaji dan pensiun ke-13 dengan total Rp 28,5 triliun.

"Kebijakan gaji ke-13 dan pensiun ini kami melaksanakan kebijakan THR yang sudah dilakukan Mei lalu, yakni tidak diberikan pada pejabat negara, pejabat eselon I dan II dan pejabat setingkat. Namun, gaji dan pensiun ke-13 diberikan ke seluruh ASN, TNI, Polri yang tidak masuk dalam kategori tadi," papar Menkeu.

(dni)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini