Sebelum Kampanye Bangga Buatan Indonesia, Menteri Basuki Sudah Berpesan Keras soal TKDN

Natasha Oktalia, Jurnalis · Minggu 02 Agustus 2020 12:13 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 02 320 2255654 sebelum-kampanye-bangga-buatan-indonesia-menteri-basuki-sudah-berpesan-keras-soal-tkdn-KW9bQTydQh.jpg Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Foto: Kemenpupr)

JAKARTA - Beberapa waktu belakangan ini muncul kampanye bangga buatan Indonesia. Namun, hal tersebut ternyata sudah diterapkan jauh sebelumnya oleh Kementerian PUPR.

Bangga buatan Indonesia merupakan kampanye dalam rangka menjaga roda perekonomian di tengah Covid-19. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya sudah sejak lama menggaungkan hal tersebut dengan keras.

 Baca juga: Menko Luhut Ingatkan Pertamina dan PLN soal Produk Lokal

"Sebelum muncul kampanye bangga buatan Indonesia, saya sudah berpesan keras sekali untuk kita bisa memanfaatkan produksi dalam negeri di proyek-proyek PUPR. Bahkan saya minta Inspektorat Jenderal untuk memeriksa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam auditnya. Kalau tidak dibuat oleh produsen nasional, minimal pabriknya ada di Indonesia, sehingga tidak perlu impor dagang," tegas Menteri Basuki dalam keterangan @kemenpupr, Jakarta, Minggu (2/8/2020).

Dirinya sudah berpesan agar masyarakat dan seluruh komponen bisa memanfaatkan produksi dalam negeri di proyek-proyek PUPR. Bahkan, dirinya juga sudah minta Inspektorat Jenderal untuk memeriksa Tingkat Komponen Dalam Negeri pada auditnya.

 Baca juga: Bangga Buatan Indonesia, Menko Luhut: Jadikan IKM Tuan Rumah di Negeri Sendiri

"Kalau tidak dibuat oleh produsen nasional, minimal pabriknya ada di Indonesia, sehingga tidak perlu impor dagang," ujarnya.

Dalam unggahan foto tersebut, dijelaskan bahwa pembangunan jembatan gantung juga menggunakan material dari produsen nasional,penggunaan excavator yang diproduksi oleh PT Pindad, penggunaan komponen lokal untuk aplikator RISHA serta penggunaan precast beton yang dari produsen nasional untuk pembangunan infrastruktur jaringan irigasi, jalan tol dan rumah susun (rusun).

"Hal tersebut bertujuan memperkuat industri dalam negeri, menggerakkan sektor perekonomian nasional, dan wujud nyata dari #BanggaBuatanIndonesia," tulis Kemenpupr.

Nilai untuk Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sektor PUPR berdasarkan hasil audit oleh BPKP untuk tahun 2017 sebesar 84,50%, 2018 sebesar 85,70% dan 2019 sebesar 85,86%. Gunakan produk dalam negeri ya untuk terus membantu perekonomian negeri. Jangan salah, kualitas produk dalam negeri tidak kalah bagus juga kok.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini