Anggaran Pendidikan Rp549,5 Triliun di 2021, Jokowi: Reformasi!

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 14 Agustus 2020 16:05 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 14 20 2262313 anggaran-pendidikan-rp549-5-triliun-di-2021-jokowi-reformasi-PWhJOjwGgO.jpg Presiden Jokowi (Dok DPR)

JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 menganggarkan Rp549,5 triliun untuk pendidikan. Besaran tersebut sebesar 20% dari APBN 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan adaptasi teknologi. Serta, peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0.

 Baca juga: Belanja Jokowi Rp2.747 Triliun Masih Kalah Dibanding Harta Jeff Bezos

"Pemerintah akan melakukan reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaianglobal, serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil," ujar Jokowi dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN 2021 Beserta Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Selain itu, lanjutnya, akan dilakukan kebijakan lainnya di bidang pendidikan melalui penguatan program vokasi dan kartu prakerja. Serta, penguatan penyelenggaraan PAUD, peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan (BOS, PIP, dan LPDP).

 Baca juga: Jokowi Anggarkan Rp104,2 Triliun untuk Ketahanan Pangan, Buat Apa Saja?

"(Selain itu), percepatan peningkatan kualitas sarpras pendidikan terutama untuk daerah 3T(Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta penajaman KIP Kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi," ujarnya.

Di luar itu, lanjutnya, Pemerintah juga sedang membangun teknologi komunikasi dan informasi (ICT) di 2021 dengan anggaran Rp30,5 triliun termasuk melalui TKDD. Hal ini difokuskan untuk mengaselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan.

ICT tersebut juga mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama. "Serta mewujudkan inklusi masyarakatdi wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T," ujarnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini