DPR Siap Sahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2019

Rina Anggraeni, Jurnalis · Selasa 18 Agustus 2020 19:51 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 18 20 2264106 dpr-siap-sahkan-ruu-pertanggungjawaban-apbn-2019-HcKGOWWNHB.jpg DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban RUU APBN 2019. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) TA 2019.

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengatakan, terdapat sembilan fraksi yang setuju mengenai laporan RUU APBN 2019.

"Dengan telah selesainya juru terakhir pandangan fraksi dengan demikian kesembilan fraksi telah menyampaikan pandangan masing-masing. Dengan kesimpulan setuju untuk dilanjutkan, nanti akan dibahas bersama dengan pemerintah," kata Rachmat Gobel dalam rapat paripurna di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Baca Juga: Ada Rekening Pribadi untuk APBN, BPK Panggil Sri Mulyani dan Prabowo

Gobel mengatakan, DPR akan kembali menggelar Rapat Paripurna pada tanggal 25 Agustus 2020 mendatang. Dalam rapat tersebut pun akan dibahas dua agenda.

Pertama, tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019. Kedua, pandangan fraksi-fraksi atas RUU APBN 2021 dan nota keuangannya.

"Kedua pandangan fraksi-fraksi RUU APBN 2021 beserta nota keuangannya. Dengan demikian selesailah Rapat Paripurna selaku pimpinan rapat mengucapkan terimakasih," ungkapnya.

Baca Juga: BPK Ungkap Rekening Pribadi Digunakan untuk Pengelolaan APBN

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan pandangan atas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 yang telah disampaikan pemerintah. Beberapa fraksi menyoroti realisasi asumsi makro tahun 2019 yang meleset dari target.

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menerangkan, dalam penyusunan APBN tahun 2019 dimulai dari pembicaraan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Namun realisasinya, dari 7 indikator asumsi hanya 2 yang tercapai target yang ditetapkan.

"Dari tujuh indikator asumsi dasar ekonomi makro hanya ada dua indikator yang mencapai terget yang ditetapkan yaitu inflasi dan nilai tukar," tandasnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini