Saleh juga mempertanyakan dari seluruh pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, berapa orang yang gajinya di bawah Rp5 juta. Dengan mengetahui jumlah yang pasti, maka dengan jumlah calon penerima sebanyak 15,7 juta orang bisa diketahui bahwa alokasi dana yang disiapkan pemerintah sebesar Rp37,7 triliun bisa mencukupi.
"Jangan-jangan enggak sebanyak 15,7 juta. Ini program hanya diperuntukkan yang terdaftar, bagi yang di-PHK, yang sudah tidak masuk (BPJS Ketenagakerjaan) ini gak ikut. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih sulit hidupnya? Yang kita kasih yang di bawah Rp5 juta atau yang di-PHK? Saya tidak mau program yang bagus ini menganiaya mereka-mereka yang justru korban PHK, mereka yang dirumahkan," katanya.
Saleh juga mempertanyakan mengapa hingga saat ini, data calon penerima yang diserahkan ke Kemenaker baru ada sebanyak 2,5 juta orang. "Pertanyaannya kenapa data harus dicicil? Kalau data BPJS Keteragakerjaan beres gak seperti ini. Kalau pendataannya ini lama diberikan, khawatir pemberiannya juga lama," katanya.
Dia mencontohkan intensif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang proses diperpanjang karena pemerintah tidak siap data. "Uangnya ada, tapi enggak siap. Katanya rekening yang siap 13,6 juta lebih, kok baru 2,5 juta (daftar calon penerima). Dari 13,6 juta sudah ada rekeningnya, yang sudah lolos 7,5 juta. Bagaimana proses verifikasi kepesertaannya ini? Ini 37,8 triliun anggarannya ini, kalau ditambah Kartu Prakerja Rp20 triliun, ditambah anggaran nakes Rp5,8 triliun, ini kan luar biasa. Saya minta ini tepat sasaran," tutur Saleh.
(Dani Jumadil Akhir)