Sri Mulyani Cs Harus Berani Ambil Risiko agar Dana PEN Cepat Terserap

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 01 September 2020 15:28 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 01 320 2270886 sri-mulyani-cs-harus-berani-ambil-risiko-agar-dana-pen-cepat-terserap-9Greiknfhg.jpg Pemerintah Diminta Percepat Anggaran Pemulihan Ekonomi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah dinilai harus berani mengambil risiko agar dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa cepat terserap. Pasalnya, serapan anggaran PEN disorot karena pencairannya lambat.

Ekonom Core Indonesia Piter Abdullah menyebut, pemerintah harus berani memotong garis birokrasi agar dana tersebut cepat terserap masyarakat. Karena, banyak yang menilai proses yang ribet hingga membuat mereka malas mengurusnya.

"Untuk meningkat penyerapan harus ada terobosan kebijakan, memangkas birokrasi. Syaratnya ada keberanian mengambil risiko," kata Piter saat dihubungi, Selasa (1/9/2020).

Baca Juga: Transfer BLT Rp1,2 Juta ke Rekening Bank Swasta Butuh Waktu 5 Hari

Menurut dia, bila anggaran itu tak segera direalisasi dikhawatirkan bisa membuat pelaku usaha kolaps. Karena, kini mereka membutuhkan suntikan dana untuk tetap eksis di dunia usaha Tanah Air.

"Seharusnya pemerintah meningkatkan penyerapan, agar bantuan bisa didistribusikan secara cepat dan tepat. Masyarakat dan dunia usaha bisa terbantu, tidak kolaps," ujarnya.

Sepertu diketahui, hingga 26 Agustus 2020, dana itu baru terserap 192,5 triliun dari pagu anggaran senilai Rp 695,2 triliun.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Adi Budiarso menyebut, realisasi dana PEN itu cukup menggembirakan.

Baca Juga: Jika Jakarta Terapkan Jam Malam, Apa Kata Pengusaha?

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat ((DPR), Adi Budiarso merinci realisasi PEN di sejumlah sektor seperti kesehatan yang sudah mencapai Rp12,3 triliun dari pagu Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp101,06 triliun dari pagu Rp203,9 triliun.

"Kemudian, realisasi di pos sektoral kementerian dan lembaga (KL) dan Pemda (pemerintah daerah) mencapai Rp14,91 triliun dari pagu anggaran Rp106,11 triliun, kemudian insentif usaha mencapai Rp17,23 triliun dari pagu Rp120,61 triliun," ujarnya, Jakarta, kemarin.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini