"Hasil dampak Covid adalah kemiskinan, yang diperlukan elpiji 3 kg sudah jelas karena banyak yang miskin," katanya.
Baca Juga: Penggunaan LPG Non-PSO Naik Selama Work from Home
Senada dengannya, Anggota DPR RI Maman Abdurahman menambahkan, tidak setuju jika penyaluran subsidi gas 3 kg yang tidak tepat sasaran malah menjadi pengurangan kuota. Seharusnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR yang menjadikan pengawasan penyaluran LPG 3 kg ini agar tetap sasaran.
"Saya bilang, selama pemerintah di daerah belum serius pengawasan, konsekuensi logisnya pasti akan naik terus. Kalau mau di angka 7 juta ton, harus serius pengawasannya. Kalau enggak siap, ya harus siap dengan aspirasi ini (naik jadi 7,5 juta MT)," tandasnya.
(Feby Novalius)