Jokowi Teken Aturan Diskon Iuran dan Penundaan Bayar BP Jamsostek

Rina Anggraeni, Jurnalis · Selasa 08 September 2020 10:45 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 08 320 2274236 jokowi-teken-aturan-diskon-iuran-dan-penundaan-bayar-bp-jamsostek-ReUbmgt4Ti.jpg BPJS Ketenagakerjaan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2020 (COVID-19).

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," tulis aturan itu yang dikutip, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Beleid itu memberikan keringanan berupa penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama pandemi COVID-19. Tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha, dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama pandemi.

Baca Juga: Pengusaha Akui Banyak Menunggak Iuran BPJS TK, Gimana Mau Dapat Bantuan? 

Salah satunya, kelonggaran batas waktu pembayaran Iuran JKK, Iuran JKM, Iuran JHT, dan Iuran JP setiap bulan, keringanan Iuran JKK dan Iuran JKM dan penundaan pembayaran sebagian Iuran JP.

Adapun, kringanan iuran JKK diberikan sebesar 99%, sehingga Iuran JKK menjadi 1% dari iuran JKK. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

"Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan pelindungan bagi Peserta, kelangsungan usaha, dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," tulis aturan itu.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini