Rawan Bocor, YLKI: UU Perlindungan Data Pribadi Harus Disahkan

Aditya Pratama, Jurnalis · Jum'at 11 September 2020 12:59 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 11 320 2276111 rawan-bocor-ylki-uu-perlindungan-data-pribadi-harus-disahkan-D4ANk3WbAW.jpg Belanja Online (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyampaikan bahwa kebocoran data pribadi termasuk dalam pengaduan konsumen yang banyak diterima. Kebocoran data pribadi ini juga terjadi di banyak platform ternama.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, maraknya kebocoran data ini dipicu dari belum adanya regulasi Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini tak kunjung disahkan.

Baca juga: Belanja e-Commerce Tembus Rp20,7 Triliun, Beli Sembako pun Sekarang Online

Dia menyebut, hal ini menjadi sangat ironis ketika pemerintah menggadang-gadang ekonomi digital, transaksi daring, ekonomi daring, tapi Indonesia belum memiliki UU Perlindungan Data Pribadi yang menjadi dasar terhadap transaksi ini. 

"Kita mendesak agar UU PDP harus segera disahkan untuk melindungi masyarakat terkait transaksi elektronik atau digital di tengah ekonomi digital," ujar Tulus dalam acara Market Review IDX Channel, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Rahasia Sukses Bisnis Online bagi Ibu Rumah Tangga

Tulus menyebut, sebelum masuk dalam ruang ekonomi digital seharusnya pemerintah sudah membereskan aspek-aspek regulasi dan kebijakan, khususnya untuk pelindungan pada konsumen. Menurutnya apa yang terjadi di Indonesia saat ini terbalik-balik, dimana pemerintah begitu bernafsu mendorong ekonomi digital, tapi belum menyiapkan aspek infrastruktur regulasi dan kebijakan untuk melindungi konsumen.

"Di negara lain justru itulah yang digarap terlebih dulu, siapkan infrastruktur regulasinya, kemudian masuk ke ruang yang diharapkan yaitu ekonomi digital karena dengan era digital ekonomi memang jadi potensi ekonomi yang sangat besar dan sangat efisien bagi pedagang dan konsumen," ucapnya.

"Tetapi di situ ada risiko-risiko yang harus diantisipasi konsumen yang menyangkut data pribadi, masalah penipuan, dan sebagainya," sambungnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini