Besaran Pesangon PHK Dirumuskan Ulang dalam Omnibus Law

Rina Anggraeni, Jurnalis · Minggu 27 September 2020 12:10 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 27 320 2284464 besaran-pesangon-phk-dirumuskan-ulang-dalam-omnibus-law-u8P7XrmBqV.jpeg Omnibus Law Akan Bahas Perhitungan Upah Pekerja. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan tujuh perubahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau klaster ketenagakerjaan yang akan dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, dalam RUU Omnibus Law Ciptaker membahas mengenai perubahan pada perhitungan mengenai pesangon bagi para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Baca Juga: 7 Substansi Perubahan RUU Ciptaker, Ada soal Jam Kerja hingga UMP

"Ini menggambarkan kondisi eksistensi pembayaran pesangon yang diberi ketenagakerjaan. Jadi dengan pengaturan ini implementasinya tidak sama. Oleh karena itu kami anggap masih ada ketidakpasitan dalam pesangon ini harus kita selesaikan," ujar Elen dalam video yang diunggah DPR, Minggu (27/9/2020).

Menurutnya, ketentuan pesangon yang berlaku saat ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ini memberatkan pelaku usaha. Dalam ketentuan tersebut, pesangon PHK sebanyak 32 kali upah.

"Sangat memberatkan pelaku usaha dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi,"katanya.

Baca juga: Kemenkeu Sebut Omnibus Law Keuangan Tak Ada Hubungan dengan Independensi BI

Dia menambahkan akibat pengusaha merasa keberatan dengan perhitungan pesangon yang ada saat ini, 66% pembayaran pesangon tidak sesuai dengan ketentuan, 27% karyawan menerima lebih kecil dan hanya 7% yang patuh.

Oleh sebab itu, Omnibus Law Cipta Kerjs akan melakukan penyesuaian perhitungan besaran pesangon. Selain itu juga ada penambahan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

"Masalah upah minimum tadi sudah kami gambarkan di uu eksisting upah minimum dapat ditangguhkan sehingga banyak pekerja buruh dapat upah di bawah upah minimum ini fakta," jelasnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini