JAKARTA - Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi pukulan terparah bagi masyarakat miskin, tapi juga mengakibatkan munculnya masyarakat miskin baru. Kawasan Asia Timur dan Pasifik dihadapkan serangkaian tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya, dan pemerintah menghadapi piihan yang sulit.
Akan tetapi, ada beberapa pilihan kebijakan yang cerdas yang dapat menekan parahnya dampak tersebut seperti misalnya dengan berinvestasi pada kapasitas pengujian dan penelusuran serta memperluas cakupan perlindungan sosial yang meliputi masyarakat miskin dan sektor informal.
Baca Juga: Bank Dunia Sudah Beri Utang Rp1.071 Triliun ke Negara Terdampak Covid-19
Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik Victoria Kwakwa mengatakan, jika tidak diambil tindakan di berbagai bidang, maka pandemi ini dapat mengurangi pertumbuhan regional selama satu dekade yang akan datang sebesar 1 poin presentase per tahun, dengan dampak terbesarnya dirasakan oleh keluarga miskin, karena mereka memiliki lebih sedikit akses kepada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keuangan.
"Penutupan sekolah akibat Covid-19 dapat menyebabkan hilangnya waktu untuk penyesuaian belajar setara 0,7 tahun bersekolah, di negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik," katanya saat video virtual di Jakarta Selasa (29/9/2020).
Baca Juga: Pemerintah Raup Rp22 Triliun dari Lelang 7 Surat Utang
Sebagai akibatnya, rata-rata seorang siswa di kawasan ini mungkin menghadapi penurunan nilai penghasilan sebesar 4% dari yang diharapkan, setiap tahunnya, kelak pada usia produktif mereka.
Kondisi utang negara dan swasta, seiring dengan menurunnya tingkat neraca perbankan dan meningkatnya ketidakpastian, menimbulkan risiko kepada investasi yang dilakukan oleh pihak negara maupun swasta, juga kepada stabilitas perekonomian di saat di mana kawasan ini justru membutuhkan keduanya.
Adapun defisit fiskal yang besar di kawasan Asia Timur dan Pasifik diproyeksikan menyebabkan meningkatnya utang pemerintah pada angka rata-rata 7% dari PDB pada tahun 2020.
"Laporan ini menganjurkan dilakukannya reformasi fiskal untuk menggerakkan pendapatan melalui pemungutan pajak secara lebih progresif dan pengurangan pemborosan," beber dia.
