UU Cipta Kerja, Bikin Untung Pekerja atau Buntung?

Rina Anggraeni, Jurnalis · Selasa 06 Oktober 2020 09:46 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 06 320 2289035 uu-cipta-kerja-bikin-untung-pekerja-atau-buntung-r580SqCHg4.jpg Serikat Pekerja Tolak Pengesahan RUU Omnibus Law. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) menilai Undang-Undang Cipta Kerja sangat menguntungkan bagi pekerja.

Sekretaris Eksekutif I Komite PC-PEN Raden Pardede, mengatakan dalam UU Ciptaker besaran pesangon PHK yang dipangkas sudah cukup besar. Sebagai informasi, UU Ciptaker memberikan 19 kali upah dan pemerintah menanggung 6 kali upah, padahal sebelumnya 32 kali.

Baca Juga: Airlangga: RUU Cipta Kerja Memastikan Kehadiran Negara untuk Lindungi Pekerja

Adapun, pemotongan pesangon ini nilainya akan lebih besar dibandingkan sebelumnya.

"Pemotongan pesangon dari 32 kali mungkin menjadi 25 kali, apa itu seperti menjadi kerugian buat pekerja? mungkin iya. Tapi, kita termasuk paling tinggi dalam pesangon dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, kita cari jalan tengah untuk meringankan beban pengusaha," ujar Raden Pardede dalam diskusi virtual, Senin (5/10/2020).

Pardede menilai keputusan untuk melakukan pemangkasan pemberian pesangon menjadi 25 kali juga dinilai masih menguntungkan bagi buruh. Mengingat pemerintah juga tetap berkomitmen menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi masyarakat, termasuk buruh yang terdampak pandemi Covid-19.

"Bansos sekarang ini juga ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan untuk subsidi gaji, dan bansos lainnya yang akan terus dinaikkan untuk menjadi bantalan sosial. Sekalipun nanti orang tidak bekerja dan berkurang pesangonya masih ada bansos," jelasnya.

Baca Juga: Menko Airlangga: UU Ciptaker Atur Jam Kerja 8 Jam/Hari

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangha Hartato mengatakan, kehadiran UU Ciptaker bisa menjadi solusi karena menghapus dan menyederhanakan UU yang mempersulit investasi.

"Untuk itulah diperlukan UU Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa UU yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," jelasnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini