Soal Gaji di UU Ciptaker, Jokowi: Tidak Benar UMR Dihapus

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 09 Oktober 2020 18:28 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 09 320 2291247 soal-gaji-di-uu-ciptaker-jokowi-tidak-benar-umr-dihapus-iUZIMWz2HW.jpg Presiden Jokowi (Setkab)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku melihat adanya gelombang demonstrasi yang menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Dia menilai unjuk rasa penolakan tersebut lebih dilatarbelakangi karena adanya disinformasi dan hoax.

“Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial,” katanya di Istana Bogor, Jumat (9/10/2020).

 Baca juga: UU Ciptaker Disahkan, Jokowi: Kebutuhan Atas Lapangan Kerja Mendesak

Salah satu isu yang menurutnya terjadi disinformasi adalah mengenai upah minimum. Seperti diketahui beredar di media sosial bahwa upah minimum dihapuskan.

“Saya ambil contoh ada informasi yang menyebut penghapusan UMP, Upah Minimum Provinsi, UMK Upah Minimum Kabupaten, UMSP Upah Minimum Sektoral Provinsi. Hal ini tidak benar karena pada faktanya Upah Minimum Regional, UMR tetap ada,” ungkapnya.

 Baca juga: UU Cipta Kerja, Sri Mulyani: Bangun Pondasi Kuat

Jokowi juga membantah bahwa adanya pengaturan upah per jam menghapus upah minimum tersebut.

“Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil,” pungkasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini