Status 310.000 Penerima Kartu Prakerja Dicabut, Apa Alasannya?

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 14 Oktober 2020 16:56 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 14 320 2293609 status-310-000-penerima-kartu-prakerja-dicabut-apa-alasannya-oB9f8BbtDf.jpg Kartu Prakerja (Foto: Okezone)

JAKARTA - Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja mencabut kepesertaan 310.212 penerima program kartu prakerja. Angka tersebut merupakan peserta dari program kartu prakerja dari gelombang 1 hingga 7.

Direktur Eksekutif PMO Prakerja Denni Purbasari mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari Komite Cipta Kerja mengenai status dari 310.212 peserta ini. 310.212 orang yang kepesertaannya dicabut disebabkan oleh berbagai hal.

Misalnya, karena para peserta tidak membelanjakan dana yang disediakan untuk membeli paket pelatihan. Padahal para peserta kartu pra kerja harus membelanjakan Rp1.000.000 untuk membeli paket pelatihannya setelah dicairkan.

Pencabutan status kepesertaan itu mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020. Dalam beleid tersebut diterangkan, penerima kartu pra kerja yang tidak memilih pelatihan dalam waktu 30 hari akan digugurkan sebagai peserta.

"Yang dicabut sejauh ini 310.212 orang. Kami dari pelaksana menunggu arahan dari komite berapa banyak dari 310.212 orang ini yang akan dipulihkan dan menjadi peserta Kartu Prakerja di gelombang 11. Jadi kami masih menunggu keputusan," ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu (14/10/2020).

Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudy Salahuddin mengatakan, dari kepesertaan yang dicabut itu, pihaknya langsung mengembalikan dana insentif yang dicairkan ke kas negara. Dirinya juga tengah mengupayakan agar insentif milik peserta yang gugur dapat digunakan untuk membuka gelombang lanjutan.

"Kita juga masih ada yang dicabut kepesertaannya. Dan itu sudah dikembalikan ke Kementerian Keuangan anggarannya," jelas Rudy.

Namun menurut Rudy, untuk upaya menggunakan kembali dana insentif tersebut untuk pembukaan gelombang 11 masih belum bisa diputuskan. Karena harus menunggu keputusan dari Komite Cipta Kerja.

Sebagai gambaran, pemerintah sendiri memberikan insentif sebesar Rp3.550.000 kepada masing-masing peserta. Adapun rinciannya adalah Rp1.000.000 digunakan untuk biaya pelatihan.

Kemudian pemerintah akan memberikan insentif tambahan sebesar Rp2,4 juta yang akan diberikan masing-masing Rp600.000 selama 4 kali. Lalu pemerintah juga memberikan insentif untuk pengisian survey sebesar Rp150.000 kepada para peserta.

Jika dihitung, maka ada dana Rp1,10 triliun yang tidak terpakai dari peserta yang digugurkan. Angka tersebut didapat dari Rp3.550.000 dikalikan jumlah peserta yang digugurkan.

"Kami masih menunggu keputusan dari Komite Cipta Kerja, dalam waktu dekat akan diumumkan apakah uang tersebut bisa dikembalikan untuk membuka gelombang ke-11. Kami masih menunggu," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini