Kemenkeu Bilang Begini soal Utang RI Terbesar ke-7 Dunia
JAKARTA - Indonesia masuk dalam 10 negara dengan pendapat kecil-menengah yang memiliki utang terbanyak. Hal ini terungkap dalam International Debt Statistics 2021 (Statistik Utang Internasional 2021) yang baru saja dikeluarkan oleh Bank Dunia.
Laporan itu menyebutkan Indonesia dengan jumlah utang luar negeri (ULN) sebesar USD402,08 miliar atau sekitar Rp5.940 triliun (kurs Rp 14.775) di tahun 2019. Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-7 setelah China, Brazil, India, Rusia, Meksiko, dan Turki.
Banyak yang mengkhawatirkan besarnya ULN Indonesia ini. Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin menyatakan utang pemerintah masih aman dan terjaga.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Terbesar Nomor 7 di Dunia
“Data ini adalah data utang luar negeri total, termasuk swasta. Kalau melihat dari sisi porsi utang pemerintah saja, dalam jangka panjang risiko fiskal kita masih terjaga karena beberapa alasan," ujar Masyita di Jakarta, Rabu (14/10/2020).
Dia melanjutkan, porsi utang valas (29% per 31 Agustus 2020) masih terjaga sehingga resiko nilai tukar lebih bisa dikelola dengan baik (manageable).
"Kedua, profil jatuh tempo utang kita juga cukup aman dengan average time maturity atau ATM 8,6 tahun (per Augstus 2020) dari 8.4 tahun dan 8,5 tahun di tahun 2018 dan 2019. Rata-rata utang Pemerintah merupakan utang jangka panjang,” ungkap Masyita.
Baca Juga: Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Utang dari Zaman Belanda
Masyita juga menyampaikan beberapa strategi pemerintah untuk mengelola utangnya. Dalam memitigasi risiko fiskal, terutama pada portofolio utang, pihaknya melakukan strategi aktif meliputi buyback, debt switch, dan konversi pinjaman.
"Selain itu, secara umum tetap dilakukan manajemen yang baik terhadap waktu jatuh tempo dan pendalaman pasar keuangan,” tambahnya.
Pemerintah juga tengah giat menggarap pasar domestik yang menyasar investor retail dari rakyat Indonesia sendiri. Di antaranya dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel, pengembangan instrumen dan infrastruktur pasar SBN. Ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.
