Alasan Buruh Tolak UMP 2021 dan Ancaman Mogok Nasional

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Jum'at 30 Oktober 2020 19:19 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 30 320 2301741 alasan-buruh-tolak-ump-2021-dan-ancaman-mogok-nasional-YrnQAffkXS.jpg UMP 2021 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berharap agar Gubernur sebagai pihak yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait tidak ada kenaikan upah minimum.

"Buruh Indonesia menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020, atau dengan kata lain tidak naik. Karena itu, kami meminta kepada Gubernur tidak mengikuti surat edaran tersebut," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/10/2020).,

Argumentasi penolakannya bahwa buruh menilai bukan kali pertama Indonesia mengalami resesi ekonomi yang dikaitkan dengan kenaikan upah minimum. Pada 1998 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus di kisaran 17,6% sedangkan angka inflasi mendekati 78%.

Bahkan, Presiden Habibie memilih mengambil keputusan menaikkan upah minimum sebesar kurang lebih 16%

“Serikat buruh yang ada satu itu, bersama pemerintah dan organisasi pengusaha bersepakat untuk tidak menaikkan upah minimum di tengah resesesi. Tetapi memudian terjadi perlawanan yang keras dan masif dari buruh untuk menolak keputusan upah tidak naik tersebut,” ujarnya.

Baca Juga: Abaikan Menaker, UMP 2021 Jawa Tengah Naik 3,27% 

Said melihat, pertumbuhan ekonomi dan inflasi saat ini lebih rendah dibandingkan tahun 1998. Di mana pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan minus 8% dan inflasi 3%. Dengan dasar tersebut, KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 2021 adalah 8%. Namun demikian, jika dirasa berat, bisa saja lebih rendah dari 8% "Misalnya 5% atau 7%, sesuai dengan kemampuan daerah dan jenis industri masing-masing," katanya.

Sementara bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum, bisa saja tidak menaikkan upah minimum, sepanjang bisa membuktikan laporan keuangan perusahaan yang merugi.

Kalangan buruh menilai, saat ini masih banyak perusahan yang beroperasi seperti biasa. Jadi jangan dipukul rata bahwa semua perusahaan tidak mampu membayar kenaikan upah minimum.

Bahkan, Said Iqbal menyebut, pihaknya mendapat laporan dari anggota Dewan Pengupahan Nasional dari unsur serikat buruh yakni Mirah Sumirat, Ferry Nurzamli, dan Sunardi, bahwa tidak ada kesepakatan apapun dari Dewan Pengupahan Nasional yang menyatakan tidak ada kenaikan upah minimum di tahun 2021.

Di dalam forum nasional yang dihadiri Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota pada 15-17 Oktober 2020, tidak ada keputusan yang menyatakan upah minimum tahun 2021 tidak naik.

“Jadi pemerintah menggunakan dasar apa mengeluarkan surat edaran yang meminta agar Gubernur tidak menaikkan upah minimum? Patut diduga Menaker berbohong terhadap argumentasi dalam pengeluarkan surat edaran tersebut,” kata Said.

Karena itu, bila tidak ada kenaikan upah minimum, bisa dipastikan akan terjadi aksi-aksi buruh yang membesar dan semakin menguat. Bahkan, buruh mengancam akan melakukan mogok kerja nasional.

Langkah ini, lanjut Said, dilakukan setelah adanya perundingan sebanyak tiga kali oleh serikat pekerja di tingkat perusahaan terkait kenaikan upah minimum dan upah berkala, yang akan dilakukan paling lambat akhir November atau pertengahan Desember 2020.

"Mogok kerja ini dilakukan tanpa kekerasan dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Adapun keputusan mogok kerja nasional akan dipertimbangkan secara matang dan tidak sembrono oleh pimpinan nasional serikat pekerja,” kata dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini