Pengusaha: UMP 2021 Harusnya Turun
JAKARTA - Beberapa pemimpin daerah menolak menjalankan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 yang tidak naik. Kepala daerah yang dimaksud seperti Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan.
Penolakan para gubernur tersebut dinilai sebagai langkah politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang dilakukan pada tahun ini. Mengingat kebijakan cukup populis untuk mendulang suara.
Baca Juga: Pengusaha Kecewa Berat Gubernur Naikan UMP 2021
Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengatakan, sangat tidak tepat sebenarnya jika keputusan untuk menaikan UMP sebagai langkah politik. Karena nama-nama kepala daerah tersebut justru paling santer diisukan maju sebagai Calon Presiden pada 2024 mendatang.
“Mereka itu enggak Pilkada tapi rasanya mau Pilpres 2024. Tapi saya tidak ke sana. Kalau seinget saya sih nama ini yang berpoling akan berkompetisi,” ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor Apindo, Senin (2/11/2020).
Baca Juga: Kecewa Gubernur yang Naikan UMP 2021, Apindo Singgung PHK Besar-besaran
Namun terlepas dari langkah politik yang dilakukan para gubernur tersebut, keputusan tersebut sangat disayangkan. Hariyadi menilai, para pemerintah daerah tidak melihat kondisi yang terjadi saat ini, di mana sebagian besar pengusaha terkena dampak pandemi Covid-19.
