Bingung soal UMP Asimetris, Apindo: Kenaikan yang Dipaksakan Bikin PHK Massal

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 02 November 2020 17:06 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 02 320 2302920 bingung-soal-ump-asimetris-apindo-kenaikan-yang-dipaksakan-bikin-phk-massal-hmBABmf8pK.jpeg Gaji (Foto: Ilustrasi Shutterstock)

JAKARTA - Para pengusaha mengkritisi kebijakan asimetris Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan. Yang dimaksud kebijakan asimetris adalah kenaikan UMP tidak sama.

Bagi perusahaan yang tidak terdampak Covid-19, UMP 2021 ditetapkan naik 3,27% menjadi Rp4.416.186,548. Sedangkan perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19, UMP tidak naik.

Baca Juga: Pengusaha: UMP 2021 Harusnya Turun

Tim Ahli Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Subchan Gatot mengatakan, kebijakan ini akan sangat memberatkan para pelaku usaha. Sebaiknya kebijakan UMP ini dilakukan sesuai dengan SE Menteri Ketenagakerjaan.

Mengingat, akan sangat sulit menetukan kondisi suatu perusahaan terdampak atau tidak. Karena akan ada kegaduhan dan berbeda pendapat antara pengusaha dan pekerja terkait hal ini.

Baca Juga: Pengusaha Kecewa Berat Gubernur Naikan UMP 2021

"Akan ada sedikit administratif bahwa peran Disnaker jadi lebih dominan untuk memutuskan apakah yang bersangkutan terkena dampak atau tidak," ujarnya saat ditemui di Kantor Apindo, Senin (2/11/2020).

Jika mengacu pada aturan Menaker, maka pengusaha tidak akan terbebani. Karena, jika ada perusahaan yang mampu bayar lebih bisa tetap menaikan upah sesuai dengan kesepakatan perusahaan dan pekerja.

Dengan SE Menaker juga, perusahaan tidak akan merasa berat untuk membayar upah sesuai dengannUMP. Sehingga para pekerja juga tetap jisa bekerja dan tidak terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Saat ini sebenarnya bagi pengusaha struggle dalam mempertahankan karyawan kita dalam kondisi yang berproduksi jauh di bawah biasanya. Sehingga yang kita khawatirkan kalau terjadi kenaikan yang memang dipaksakan, akan terjadi gelombang kedua PHK padahal kita tidak ingin itu terjadi," jelasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini