Soal UMP, Pengusaha Sebut Ada Perbedaan Pandangan dengan Serikat Buruh

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 02 November 2020 17:16 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 02 320 2302928 soal-ump-pengusaha-sebut-ada-perbedaan-pandangan-dengan-serikat-buruh-H1VpFoMgRM.jpeg Gaji (Foto: Ilustrasi Shutterstock)

JAKARTA - Para buruh masih menolak keras Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait upah minimum provinsi (UMP) yang tidak mengalami kenaikan. Para buruh masih meminta agar UMP tetap naik pada tahun depan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO ) Hariyadi Sukamdani mengatakan, ada perbedaan pandangan antara pengusaha dengan serikat buruh atau pekerja terkait UMP. Para pengusaha menyebut UMP untuk tahun depan ini sebagai sosial safety net atau jaring pengaman sosial bagi pekerja di tengah pandemi.

Baca Juga: Pengusaha Kecewa Berat Gubernur Naikan UMP 2021

“Tapi poinnya adalah kalau menurut pandangan kami perbedaan yang sangat mendasar adalah kalau Apind melihat upah minimum sebagai jaring pengaman sosial,” ujarnya saat ditemui di Kantor APINDO, Jakarta, Senin (2/11/2020).

Artinya, para pengusaha harus mengikuti batas minimal upah yang ditetapkan oleh pemerintah. Mengingat karena pandemi, beberapa pengusaha juga memilih kebijakan untuk memangkas upah demi menghemat keuangan akibat dampak pandemi.

“Itu adalah yang paling dasar yang harus diikuti oleh semua pemberi kerja untuk pekerja yang baru bekerja,” ucapnya.

Sementara para buruh atau serikat pekerja memandang UMP sebagaj upah rata-rata. Yang mana artinya jika tidak ada kenaikan ini akan berpengaruh pada upah yang dibayarkan dan tidak akan mengalami kenaikan.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang salah kaprah. Karena UMP merupakan batas bawah saja yang harus diikuti oleh pengusaha, sedangkan jika upah yang ingin mengalami kenaikan gaji upah bisa dilakukan dengan cara negosiasi.

“Kalau teman-teman dari KSPI dan KSPSI melihatnya bahwa upah minimum kalau boleh saya bilang seperti upah rata-rata. Nah ini yang sebetulnya kurang pas. Karna kalau kita bicara jaring pengaman sosial itu ya g paling bawah memang harus diikuti semuanya,” jelasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini