Banyak Tanah Bekas Jajahan Belum Dipetakan, Kenapa?

Rina Anggraeni, Jurnalis · Jum'at 06 November 2020 15:51 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 06 470 2305367 banyak-tanah-bekas-jajahan-belum-dipetakan-kenapa-ykR4wvJIOB.jpg Lahan Kosong (Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakal memperbaiki kepemilikan tanah kosong yang berada di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak tanah yang kosong saat masa penjajahan belum dipetakan.

Sehingga asal-usul tanah itu belum jelas apakah milik pemerintah ataupun milik warga. "Tanah masa perang enggak dipetakan dengan baik. Jadi pas pengadaan tanah itu banyak yang kosong yang mana di atas tanah itu milik orang," ujar Tenaga Ahli Menteri ATR Iing Sodikin Arifin dalam video virtual, Jumat (6/11/2020)

 Baca juga: Intip Anggaran Pembangunan Lumbung Pangan di Kalteng

Sambung dia banyak serfikat tanah bisa double dimiliki. Dikarenakan tidak adanya aturan yang pasti mengenai pemetaan lahan atau tanah yang ada di Indonesia.

"kalau di negara maju pertama di itu dia bangun tanah itu dipetakan. Tapi disimi aturanya belum kuat jadi pembebsan tanah enggak bisa final. Pembebeesan itu menjadi tittle karena banyak tanah yang tidak dipetakan," bebernya.

 Baca juga: Masalah Pertanahan di Medan, Menteri ATR: Ini Bukan Hukum, Tapi Mafia Tanah

Dia pun menambahkan saat ini masih banyak tanah negara masih diduki tapi tanpa asa kejelasan. Sampai tanah milik BUMN pun juga belum dimanfaatkan. Sehingga pemanfaatan lahan maupun tanah di Indonesia belum optimal.

" Ini kalau kita lihat harus ada perbaikan makanya undang-undang ini harus dipetakan," jelasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini