Ternyata Begini Skema Penetapan Upah dari Gubernur hingga Perusahaan

Taufik Fajar, Jurnalis · Sabtu 07 November 2020 19:05 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 07 320 2305691 ternyata-begini-skema-penetapan-upah-dari-gubernur-hingga-perusahaan-EPpnWrKqPX.jpg Skema Penetapan Upah Pekerja. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan terkait penetapan upah di perusahaan. Hal ini terkait dengan penolakan UMP 2021 yang ditetapkan tidak naik sesuai Surat Edaran (SE) Menaker.

Seperti dilansir dari akun Instagram @kemnaker, Jakarta, Sabtu (7/11/2020), penetepan upah di perusahaan berdasarkan upah minimum sampai stuktur skala upah.

Baca Juga: Menaker Singgung 5 Gubernur yang Naikkan UMP 2021

Upah minimum itu ditetapkan oleh Gubernur. Kemudian sebagai jaring pengaman dan berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

UMP

Sedangkan berdasarkan struktur skala upah yakni ditetapkan dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Lalu penentuannya dilakukan oleh pengusaha berdasarkan kemampuan perusahaan dan upah minimum yang berlaku.

Baca Juga: Indonesia Resmi Resesi, Upah Buruh Turun 5,1%

Kemudian ditinjau secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa terkait upah minimum provinsi (UMP) dikembalikan kepada kewenangan dan keputusan gubernur masing-masing daerah.

"Saya tegaskan, surat edaran (SE) Kemnaker soal UMP 2021 itu sebagai guidance atau arahan bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan UMP-nya," ujar Ida.

Dia mengatakan, SE ini berdasarkan hasil kajian mendalam dengan Dewan Pengupahan Nasional demi perlindungan upah pekerja dan keberlangsungan usaha.

"Bentuk perlindungan ini adalah upah yang tidak turun dari UMP 2020," tambahnya.

Meski kondisi resesi dan masih ada gubernur yang akan menaikkan UMP, Ida pun meyakini bahwa mereka sudah membaca dan memahami isi dari surat edaran tersebut. Sehingga, menurut Ida, mereka sudah memiliki perhitungan tersendiri meski SE tersebut tidak dipatuhi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini