Jeritan Pengusaha Selama PSBB Transisi, Mal Masih Sepi

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 09 November 2020 11:15 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 09 320 2306477 jeritan-pengusaha-selama-psbb-transisi-mal-masih-sepi-eLVAq24Rtl.jpg Mal Sepi meski PSBB Transisi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mulai menerapakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi sejak 12 Oktober 2020. Namun, kebijakan yang sudah berjalan sebulan ternyata tak lantas membuat masyarakat bepergian ke mal atau pusat perbelanjaan.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengakui, bila selama PSBB transisi memang terjadi peningkatan pengunjung. Tapi, frekuensinya cenderung mengalami penurunan.

Baca Juga: Bisnis Restoran Wajib Go Digital meski Ada Vaksin Covid-19

"Telah terjadi peningkatan tingkat kunjungan secara bertahap dan cenderung lambat," kata Alphonz kepada Okezone, Senin (9/11/2020).

Dia menyebut, setelah PSBB transisi di wilayah Ibu Kota berjalan sebulan, tak pernah tercatat pengunjung mal mencapai batas maksimal, yakni 50%.

"Hal ini terbukti dengan belum pernah tercapainya rata - rata kapasitas maksimal 50%," ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, yang menjadi faktor hambatan utama adalah bukan pemberlakuan PSBB semata-mata tapi lebih kepada faktor daya beli yang masih belum beranjak pulih.

"Selain itu, faktor kehatian-hatian masyarakat terhadap Covid- 19," kata dia.

Baca Juga: PSBB Transisi, Mal Langsung Ramai?

Seperti diketahui, PSBB Transisi di DKI Jakarta kembali diperpanjang. Perpanjangan dilakukan selama dua pekan, dari 9 November hingga 22 November 2020. Perpanjangan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kasus Covid-19.

Perpanjangan PSBB Masa Transisi ini berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020. Informasi perpanjangan dirilis oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DKI Jakarta, Minggu (8/11/2020).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta dapat menerapkan kebijakan rem darurat (emergency brake policy) bila terjadi kenaikan kasus secara signifikan atau tingkat penularan yang mengkhawatirkan, sehingga membahayakan pelayanan sistem kesehatan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini