Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program vaksinasi terpaksa molor dari jadwal sebelumnya, yaitu November. Ini karena untuk bisa melakukan vaksinasi, Pemerintah Indonesia juga akan menggunakan persetujuan penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/ EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Tadi Presiden (Jokowi), telepon saya, soal vaksin sudah dapat. Rencananya yang minggu ke dua November bisa saja tak tercapai, namun bukan barangnya tidak siap. Tapi emergency use authorization belum bisa dikeluarkan BPOM," kata Luhut dalam acara di Lemhanas disiarkan di YouTube, beberapa waktu lalu.
(Feby Novalius)