Menteri Basuki Buka-bukaan soal Anggaran di DPR, Ada Apa Ya?

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Senin 16 November 2020 17:34 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 16 320 2310514 menteri-basuki-buka-bukaan-soal-anggaran-di-dpr-ada-apa-ya-KA1nePtswo.jpg Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi anggaran kementerian mencapai Rp64,066 triliun. Serapan anggaran tersebut tercatat hingga 16 November 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut, serapan anggaran Kementerian PUPR 2020 sebesar Rp64,066 triliun terdiri dari realisasi keuangan yang mencapai 73,05% dan realisasi fisik senilai 75,02% dari pagu anggaran 2020 sebesar Rp87,83 triliun.

Baca Juga: Menteri Basuki Kantongi Anggaran Kementerian PUPR Rp149,8 Triliun

"Realisasi pagu keuangan (Kementerian PUPR) 2020 dari 87,83 triliun, sekarang pada tanggal 16 November 2020 pukul 16.00 WIB terserap keuangan Rp 64,066 triliun atau sebesar 73,05% (realisasi keuangan)," ujar Basuki dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR, Jakarta, Senin (16/11/2020).

 

Realisasi keuangan dan fisik Kementerian PUPR tahun ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu. Di mana pada 2819, serapan keuangan hanya mencapai 58,61% sementara realisasi fisik sebesar 65,32%.

Sementara itu, sisa anggaran kementerian 2020 diusahakan akan dialokasikan ke dalam program penang Covid-19 dan program padat karya yang dinilai mampu mendorong kinerja ekonomi nasional ke depan. Namun, alokasi anggaran akan dilalui dengan revisi Daftar Isian Pelaksana anggaran (DIPA).

 "Dipindahkan ke yang butuh anggaran (program) karena progres lebih cepat, ini butuh revisi DIPA yang cepat. Kemudian mempercepat belanja Covid-19, serta memastikan pelaksanaan program padat karya sesuai sasaran," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Basuki menyebut, anggaran Kementerian PUPR sempat mengalami pengurangan. Dari Rp 120 triliun menjadi Rp 75,63 triliun. Meski begitu, anggaran kembali bertambah karena adanya pinjaman hibah luar negeri (PHLN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) senilai Rp 10,47 triliun.

Kementerian Keuangan juga menambahkan anggaran bagi PUPR untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1,73 triliun mencakup proyek prioritas nasional, food estate dan kawasan industri. Dengan demikian, total pagu anggaran Kementerian PUPR tahun ini mencapai Rp 87,83 triliun.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini