Mau Terima PMN Rp20 Triliun, Komisi XI Cecar Bos BPUI

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 17 November 2020 14:20 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 17 320 2310994 mau-terima-pmn-rp20-triliun-komisi-xi-cecar-bos-bpui-Vr5INLilvn.jpg PMN (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI akan menerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp20 triliun. PMN tersebut berasal dari APBN Tahun Anggaran 2021.

Meski begitu, anggota Komisi XI terlebih dulu mencecer Direktur Utama BPUI Robertus Bilitea, sebelumnya dia menyampaikan materi presentasi secara detail ihwal alasan perseroan akan menerima PMN senilai Rp20 triliun dan sejumlah catatan ihwal skema pembentukan holding BUMN perasuransian dan penjaminan.

"Bapak dan Ibu Komisi XI DPR yang terhormat sebelum kami menyampaikan presentasi ini, ada dua hal yang akan kami sampaikan terlebih dahulu. Pertama, skema yang kami tampilkan dalam persoalan Jiwasraya adalah mengedepankan perlindungan konsumen atau para pemegang polis," ujar Robertus saat memulai presentasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (17/11/2020).

Dalam bahan presentasi awal, dia mengutarakan, skema penyelamatan Jiwasraya yang dilakukan pihaknya bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mengedepankan Undang-Undang (UU) terkait sektor finansial yang bernafaskan perlindungan konsumen.

 

Baca Juga: Jadi Holding BUMN, IFG Dobrak Pasar Asuransi Indonesia 

Baik UU Asuransi, UU Perbankan, maupun UU yang mengatur secara spesifik terkait institut-institusi yang menaungi atau menyusun regulasi tentang industri sektor finansial, seperti, aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

"Karena kita menggunakan pendekatan perlindungan konsumen atau pemegang polisi, maka kami bersama-sama dengan Kementerian BUMN melakukan model penyelamatan pemegang polis dengan menggunakan dua institut. Institut pertama adalah Jiwasraya yang saat ini mengalami kesulitan likuiditas dan kesulitan solvabilitas sehingga mereka (manajemen) tidak mampu melayani kewajibannya kepada nasabah mereka," katanya.

Sementara di sisi, solvabilitas manajemen juga mengalami ekuitas yang cukup dalam sehingga manajemen tidak bisa melakukan going konsen. Karena itu, Kementerian BUMN dan PBUI menggunakan IFG sebagai langkah penyelamatan pemegang polis. "nanti akan kami jelaskan," katanya.

Namun, bahan presentasi tersebut justru ditolak oleh Komisi XI DPR. Bahkan, menyebut bahan yang disediakan tidak memenuhi syart untuk mendapatkan PMN.

"Kalau kita melihat bahan yang disampaikan PBUI belum memenuhi apa yang kita harapkan. Lebih baik pindah dulu ke Hutama Karya sambil menyediakan tambahan bahan karena bisnis yang mau dilakukan BPUI ini tidak tergambar di bahan presentasi ini, ini sangat umum, tentang BPUI untuk 5 tahun kedepan, 10 tahun ke depan, apa kontribusi yang mau diberikan kepada negara dalam hal keuangan belum ada bahannya," ujar salah satu anggota Komisi XI yang tidak menyebutkan namanya.

Senada, Eki Awal Muharam dari Fraksi PKS pun mengatakan bahwa konstruksi yang inginkan DPR adalah bagaimana dan siapa BPUI yang dibentuk saat. Dia bilang, sebagai dari Komisi XI memahami BPUI dalam konteks masa lalu. Namun bagaimana eksisting BPUI sehingga dipilih menjadi holding asuransi harus dipahami.

"Apa yang Bapak jelaskan itu kulit sekali, BPUI itu harus disampaikan kepada kami agar kami bisa menilai BPUI ini sehat atau tidak," kata dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini