Aturan Turunan UU Cipta Kerja Selesai Akhir Bulan Ini

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 19 November 2020 15:47 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 19 320 2312446 aturan-turunan-uu-cipta-kerja-selesai-akhir-bulan-ini-AqHSemDRlj.jpeg Pemerintah Siapkan Aturan Turunan UU Cipta Kerja. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah mempercepat aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga, UU sapu jagat ini bisa segera diimplementasikan dan bisa dirasakan manfaatnya.

Sekertaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, hingga saat ini sudah ada 29 aturan turunan yang sudah bisa dilihat masyarakat. Aturan turunan tersebut bisa diluhat langsung dan didownload melalui website resmi https://uu-ciptakerja.go.id/.

Baca Juga: Jokowi Beberkan 6 Keuntungan UU Cipta Kerja ke Pengusaha Asia Pasifik

"Per hari ini sudah ada 29 RPP yang sudah bisa diunduh melalui portal resmi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (19/11/2020).

Sebenarnya, dalam aturan turunan pelaksanaan tersebut berjumlah 40 RPP. Sementara Peraturan Presiden nantinya akan berjumlah 4 rancangan.

"Penyusunan peraturan pelaksana membutuhkan masukan dari seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder supaya dapat terimplementasi baik," jelas Susiwijono.

Baca Juga: Jokowi: Selesaikan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Secepat-cepatnya

Susiwijono menambahkan, pada akhir bulan ini ditargetkan seluruh aturan turunan dari UU Cipta Kerja bisa selesai. Sehingga masyarakat juga bisa mendapat tanggapan dan juga masukan dari masyarakat.

"Kami harap pada akhir bulan semuanya sudah bisa diunduh lewat portal kerja oleh masyarakat sehingga bisa beri masukan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menilai Indonesia memanfaatkan momentum krisis akibat pandemi Covid-19 untuk melakukan reformasi struktural. Salah satunya dengan menyederhatakan berbagai aturan atau Omnibus Law dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Menurut Jokowi, ada enam keuntugan yang didapatkan para pelaku usaha jika investasi di Indonesia. Pertama, proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat.

Persyaratan untuk investasi juga menjadi lebih sederhana, bahkan perizinan usaha untuk UMKM tidak diperlukan lagi, cukup pendaftaran. Kemudian yang kedua, pungutan liar dan korupsi dipotong dengan cara mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini