Uang Negara Ditempatkan di BUMN Sebesar Rp233 Triliun

Aditya Pratama, Jurnalis · Jum'at 20 November 2020 12:04 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 20 320 2312950 uang-negara-ditempatkan-di-bumn-sebesar-rp233-triliun-5eqNCQZw6u.jpg PMN Yang Diberikan ke BUMN Capai Rp233 Triliun. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat total Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah diberikan kepada BUMN dan lembaga sebesar Rp233 triliun. Catatan ini sejak 2005 hingga 2019.

“Pemerintah sudah menempatkan PMN Rp233 triliun dari 2005 ke 2019. Rp215,7 triliun berbentuk PMN tunai dan sisanya non tunai Rp17,3 triliun,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan, Isa Rachmawarta, dalam video conference, Jumat (20/11/2020).

Baca Juga: Erick Thohir Tak Mau Lagi BUMN Bikin Universitas-Universitas

Untuk tahun ini saja, pemerintah telah mengucurkan PMN sebesar Rp45,05 triliun kepada BUMN dan lembaga, yang terdiri dari alokasi awal pada APBN 2020 sebesar Rp16,95 triliun, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp24,07 triliun, dan bersifat non tunai Rp4,03 triliun.

Adapun PMN tersebut diberikan kepada PT PLN Rp5 triliun, PT BPUI Rp6 triliun dalam rangka PEN dan Rp268 miliar berbentuk non tunai, PT SMF Rp1,75 triliun, dan PT Pengembangan Armada Niaga Indonesia Rp3,76 triliun berbentuk non tunai.

Baca Juga: Erick Thohir Leburkan Perum Perindo-Perinus, Ini Tujuannya

Selanjutnya, kepada PT Geo Dipa Energi Rp700 miliar, PT Hutama Karya Rp3,5 triliun dan Rp7,5 triliun dalam rangka PEN, PT PMN Rp1 triliun dan Rp1,5 triliun dalam rangka PEN, serta ITDC Rp500 miliar dalam rangka PEN, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp1,57 triliun dalam rangka PEN, PT Bio Farma Rp2 triliun dalam rangka PEN, serta LPEI Rp5 triliun dan Rp5 triliun dalam rangka PEN.

Dia menyatakan bahwa setiap kebijakan PMN yang disusun baik berbentuk tunai maupun non tunai telah melalui kajian secara mendalam terhadap pengaruh atau dampak kepada hajat hidup masyarakat.

Selain itu, pemerintah tidak menjadikan penempatan PMN untuk mendapatkan dividen secara besar-besaran dari BUMN dan lembaga yang menerima, sebab terdapat tujuan lain dari pemberian PMN tersebut.

“Kita tidak selalu menempatkan PMN untuk mendapat dividen besar. Bahkan mungkin saja untuk beberapa periode ikhlas untuk tidak mendapatkan dividen dalam jumlah besar,” kata dia.

Adapun, Isa menjelaskan, tujuan lain dari pemberian PMN adalan menugaskan BUMN untuk melaksanakan instruksi pemerintah, seperti PT Hutama Karya (Persero) yang diberi tanggung jawab membangun jaringan tol di Sumatera.

“Tol kalau masih baru itu tidak akan memberikan penerimaan yang memadai untuk pembangunnya. Kalau gitu kan rugi Hutama Karya akan rugi. Kita perlu support dengan memberikan dukungan modal,” ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini