Masyarakat Cerdas, Laporan Pengaduan Fintech Ilegal Kian Turun

Kunthi Fahmar Shandy, Jurnalis · Senin 23 November 2020 16:07 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 23 320 2314585 masyarakat-cerdas-laporan-pengaduan-fintech-ilegal-kian-turun-6AvvUABsMw.jpg Pangaduan Fintech Ilegal Menurun. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatatkan data dalam layanan Jendela AFPI menghimpun pengaduan konsumen dari fintech pendanaan legal yang merupakan anggota AFPI sebanyak 58,4%. Selanjutnya fintech pendanaan ilegal sebanyak 41,6%.

Juru Bicara AFPI Andi Taufan Garuda Putra mengatakan, data terkini menunjukkan jumlah pengaduan terkait fintech pendanaan ilegal menurun signifikan.

Baca Juga: Bos OJK Curhat Terima Surat Komplain Setiap Hari

"Pada Maret 2019 mencapai 611 laporan dan berangsur menurun pada November 2020 menjadi 65 laporan," kata Taufan di Jakarta senin.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin berhati-hati dan cerdas dalam memilih layanan fintech pendanaan yang legal dan terpercaya.

Baca Juga: Sri Mulyani Soroti Keberadaan Fintech, Ada Apa?

Menurut dia, AFPI pun secara aktif berupaya menciptakan iklim industri fintech pendanaan yang lebih kondusif, melalui pengawasan, edukasi dan membangun kerjasama diantaranya Direktorat Cyber Crime Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), perbankan nasional hingga Google Indonesia.

Dia menuturkan AFPI sebagai mitra dari OJK akan terus bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk memajukan dan mempercepat pertumbuhan industri fintech pendanaan, sehingga dapat memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa, baik sebagai borrower (peminjam) maupun sebagai lender (pemberi pinjaman).

Sebelumnya,  Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . Karena itu, dia menyambut baik kolaborasi bersama semua pihak dalam rangka mengawal perkembangan fintech di Indonesia.

“Saya buka saja, statistik surat komplain ke saya mengenai fintech tiap hari datang ke ruangan saya. Saya bisa share itu, karena itu mari kita menjaga resiko reputasi. Beberapa hal kita dorong, termasuk UU perlindungan data pribadi,” ujarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Soroti Keberadaan Fintech, Ada Apa?

Data OJK menyebutkan sebanyak 70% Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memerlukan sentuhan teknologi digital dalam mengembangkan usaha. Namun dengan jumlah 60 juta UMKM di Indonesia masih ada gap financing yang cukup besar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini