Share

Edhy Prabowo Jadi Tersangka, 40 Eksportir Benih Lobster Segera Diperiksa

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 01 Desember 2020 14:47 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 01 320 2319532 edhy-prabowo-jadi-tersangka-40-eksportir-benih-lobster-segera-diperiksa-K1b3yDd1ya.jpg Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK. (Foto: Okezone.com/Koran Sindo)

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera melakukan investigasi terkait ekspor benur lobster yang menjadikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka korupsi. KPPU pun memanggil sejumlah perusahaan eksportir lobster tersebut untuk dimintai keterangan.

Komisioner KPPU Afif Hasbullah mengatakan, 40 perusahaan eksportir yang diminta keterangan dalam rangka penyelidikan terkait kasus dugaan monopoli pada pengiriman ekspor benur lobster. Rencana pemanggilan dilakukan pada pekan ini untuk mencari alat bukti yang cukup.

Baca Juga:ย Edhy Prabowo Terjerat Korupsi Ekspor Benih Lobster, BPK-BPKP Bisa Apa?

"Semua dipanggil, masalah timing kapan mereka hadir itu investigator yang mengetahui. Yang jelas 40 itu dimintai keterangan dan data (untuk) penelitian, kalau di penyelidikan bisa dipanggil lagi. Ini hanya (untuk) mendapatkan alat bukti dasar. Ini pantes atau tidak naik ke penyelidikan," ujarnya saat ditemui di Hotel Aloft, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Selain para eksportir, lanjut Guntur, pihaknya juga akan meminta keterangan dari perusahaan jasa pengiriman benur lobster tersebut. Namun, dirinya tidak menyebutkan secara rincin perusahaan mana yang akan dimintai keterangan tersebut.

Baca Juga:ย Terbukti Monopoli, Eksportir Benih Lobster Bisa Kena Denda Rp1 Miliar

Selain itu, lanjut Guntur, seluruh pihak yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan dimintai keterangan. Termasuk juga Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan ekspor benur lobster tersebut.

"Pihak yang berurusan di KPK, tidak menutup kemungkinan akan dipanggil. Termasuk dari kementerian yang dianggap mengetahui karena posisinya kan ini persoalan dugaan monopoli atas pengiriman. Ada pelaku usaha, kemudian ada hal lain terkait kebijakan apakah mengarah ke monopoli. Kalau dari kebijakan nggak ada," jelasnya.

Mengenai sanksinya, nantinya majelis komisi yang akan menenutukan. Penetapan sanksi ini juga akan ditinjau berdasarkan jumlah kerugian yang dirasakan oleh publik atau masyarakat.

โ€œNanti majelis komisi yang menentukan berapa kerugian yang diderita oleh publik. Itu dihitung dalam jangka waktu tertentu periode pelanggaran berapa lama,โ€ ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini