Tax Ratio Rendah, Sri Mulyani: Bukan Sesuatu yang Membanggakan

Rina Anggraeni, Jurnalis · Kamis 03 Desember 2020 18:10 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 03 320 2321159 tax-ratio-rendah-sri-mulyani-bukan-sesuatu-yang-membanggakan-VZ0GCpGpfY.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menilai saat ini rasio pajak di Indonesia masih rendah. Hal tersebut tentu bukan kabar yang perlu dibanggakan.

"Harus diakui di Indonesia, tax ratio kita masih termasuk rendah. Itu bukan sesuatu yang membanggakan," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (3/12/2020).

Baca Juga: Bantu Kesehatan Keuangan Negara, Ayo Taat Bayar Pajak

Kata dia, pihaknya meminta seluruh upaya dimaksimalkan untuk bisa mengejar penerimaan negara dan meningkatkan rasio pajak yang meningkat. Salah satunya dengan mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera melakukan reformasi, baik di bidang organisasi maupun SDM.

"Upaya itu saya mintakan pada Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai hal, untuk reformasi di bidang organisasi inovasi seperti inovasi di kantor pelayanan. Sementara reformasi sdm, dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas para jajaran direktorat jenderal pajak. Sehingga mendorong reformasi bidang sistem perpajakan atau kita kenal cortax," jelasnya.

Baca Juga: Jangan Khawatir, Sri Mulyani Terus Tarik Pajak Perusahaan Digital Asing

Lalu, penerimaan pajak yang rendah ini juga menghalangi upaya pemerintah untuk menyediakan prasarana dan sarana yang sangat esensial dan penting bagi kesejahteraan rakyat.

"Seperti untuk pembangunan infrastruktur, untuk pendidikan, sektor kesehatan, bahkan di bidang pangan, dan pertahanan keamanan, semuanya membutuhkan penerimaan negara yang memadai," tandasnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tetap memungut pajak penghasilan (PPh) atas pajak transaksi elektronik (PTE) pada perusahaan asing yang ada di Indonesia. Meskipun, kata dia, tidak agreement.

"Kita tetap lakukan pemungutan PPN. Walaupun untuk agreement tidak dibutuhkan, kita tetap melakukan hak pemajakan," katanya.

Baca Juga: Syarat Perusahaan Asing Libur Bayar Pajak Dividen

Dia menjelaskan, bahwa saat pemerintah sudah bisa mendapatkan PPN tersebut. Hal itu didukung adanya Undang - Undang Cipta Kerja maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

"Ini bisa saja dijadikan bahan sebagai teman - teman pajak untuk pemungutan PPh," terangnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini