451.026 Wajib Pajak Ajukan Insentif Pajak, Mayoritas Pedagang

Rina Anggraeni, Jurnalis · Kamis 03 Desember 2020 18:43 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 03 320 2321176 451-026-wajib-pajak-ajukan-insentif-pajak-mayoritas-pedagang-NNNktcjKEG.jpg Banyak Pelaku Usaha Ajukan Insentif Pajak. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

 JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat berbagai insentif pajak untuk membantu pelaku usaha bertahan selama pandemi Covid-19. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan ada 451.026 wajib pajak yang mengajukan untuk mendapat insentif.

"Saat ini sudah lebih dari 451.026 pemohon atau wajib pajak yang meminta untuk mendapatkan insentif perpajakan," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (3/12/2020).

Baca Juga: Tax Ratio Rendah, Sri Mulyani: Bukan Sesuatu yang Membanggakan

Kata dia, mayoritas pemohon untuk insentif adalah pengusaha di sektor perdagangan yang memang mengalami tekanan cukup dalam selama pandemi. Meski begitu ada sektor lain yang juga mengajukan permohonan untuk mendapat insentif.

"Sebagian besar memang adalah sektor yang terhantam sangat berat dari covid yaitu perdagangan. Namun juga dari industri pengolahan, juga jasa perusahaan. Kita akan terus meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mendukung agar perekonomian kita bisa pulih kembali," bebernya.

Baca Juga: Bantu Kesehatan Keuangan Negara, Ayo Taat Bayar Pajak

Saat ini, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan kepada 130.009 wajib pajak, pembebasan PPh Pasal 22 Impor kepada 14.500 wajib pajak, Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada 66.300 wajib pajak, dan restitusi dipercepat bagi 2.235 wajib pajak.

Secara sektoral, wajib pajak dari sektor perdagangan paling banyak mendapat insentif yaitu 100.004 atau 46,9%, industri pengolahan 41.001 atau 19,22%, konstruksi dan real estat 14.008 atau 6,94%, serta jasa perusahaan 13.006 atau 6,36%.

Meski demikian, Sri Mulyani mengakui bahwa rasio pajak di Indonesia masih rendah. Hal tersebut tentu bukan kabar yang perlu dibanggakan.

"Harus diakui di Indonesia, tax ratio kita masih termasuk rendah. Itu bukan sesuatu yang membanggakan," kata Sri Mulyani.

Kata dia, pihaknya meminta seluruh upaya dimaksimalkan untuk bisa mengejar penerimaan negara dan meningkatkan rasio pajak yang meningkat. Salah satunya dengan mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera melakukan reformasi, baik di bidang organisasi maupun SDM.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini