Cuti Bersama Dipangkas 3 Hari Dinilai Percuma, YLKI: Masyarakat Sudah Beli Tiket

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 08 Desember 2020 22:04 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 08 320 2324143 cuti-bersama-dipangkas-3-hari-dinilai-percuma-ylki-masyarakat-sudah-beli-tiket-cbnfjzeoCt.jpg Mudik (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah merevisi aturan libur panjang akhir tahun. Lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, pemerintah memangkas libur akhir tahun sebanyak tiga hari.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, memang ada revisi aturan liburan akhir tahun yang dilakukan pemerintah. Namun menurutnya, hal tersebut tidak akan efektif membendung masyarakat untuk berpergian.

“Ini hal yang patut diapresiasi. Namun apa yang dilakukan pemerintah boleh jadi tidak akan efektif untuk membendung arus mudik di akhir tahun, pasalnya aksi revisi libur panjang terbilang terlambat,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (8/12/2020).

Baca Juga: Survei Membuktikan, 73% Masyarakat Ogah Mudik Libur Akhir Tahun

Menurut Tulus, alasan mengapa dibilang tidak efektif karena masyarakat sudah terlanjur untuk merencanakan libur akhir tahun. Karena, pemerintah sudah memberikan janji kepada masyarakat ketika Hari Raya Idul Fitri akan yang liburnya akan dikonversikan menjadi libur akhir tahun.

“Masyarakat sudah kadung merencanakan jadwal perjalanan di akhir tahun, sebagaimana janji pemerintah sejak awal bahwa libur Idul Fitri akan dikonversi menjadi libur akhir tahun, berbarengan dengan libur Natal dan Tahun Baru,” jelasnya.

Memang menurut Tulus, dirinya mengerti maksud dari pemerintah saat itu. Keputusan libur yang dikonversikan di akhir tahun ini dengan catatan jumlah kasus covid-19 sudah bisa dikendalikan.

“Konteks janji pemerintah waktu itu, dengan asumsi bahwa wabah Covid-19 di Indonesia di akhir tahun 2020 sudah melandai dan bisa dikendalikan. Faktanya hal tersebut tidak terjadi, yang ada malah sebaliknya,” jelasnya

 

Namun sayangnya, fakta yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Jumlah kasus covid-19 hingga saat ini masih tak kunjung memberikan tanda-tanda perbaikan.

"Sebagian masyarakat sudah kadung membeli tiket perjalanan sebelum pemerintah merevisi jadwal libur panjang, tak mungkin membatalkan hanya karena pemerintah merevisi jadwal libur tersebut,” kata Tulus.

Tulus menambahkan, maksud hati dari pemerintah merevisi liburan panjang akhir tahun sangat baik untuk memangkas arus pergerakan manusia. Akan tetapi, hal ini juga perlu diwaspadai karena bisa menimbulkan konsentrasi masa pada tanggal 24 hingga 27 Desember 2020.

“Maksud hati merevisi libur panjang untuk memangkas arus pergerakan manusia. Tetapi sisi lain revisi libur panjang bisa menjadi hal yang kontra produktif yakni konsentrasi masa pada tanggal 24-27 Desember saja, karena jadwal hari liburnya menjadi pendek,” jelasnya

Hal ini perlu diwaspadai karena akan menciptakan kemacetan yang lebih panjang di jalan raya ataupun jalan tol, alias membuat kerumunan baru yang lebih masif. Selain itu, hal tersebut juga akan terjadi penumpukan dan antrian panjang di stasiun, bandara dan terminal bus.

“Khususnya di bandara dan stasiun di konter validasi rapid test dan area check in tiket. Managemen PT Angkasa Pura II memprediksi akan terjadi lonjakan penumpang minimal sebanyak 20% di Bandara Soetta,” kata Tulus.

Oleh karena itu, seharusnya pemerintah mempunyai kontigensi plan. Secara khusus bagi Kementerian Perhubungan, Mabes Polri, Polda, Pemda, managemen bandara, stasiun, terminal bus, pengelola wisata, dan lain-lain.

Memang jika dikihat secara aspek ekonomi. libur panjang boleh jadi akan mendorong pertumbuhan dan pergerakan ekonomi riil. Namun di sisi lain menjadi ancaman serius bagi meluasnya transmisi wabah Covid-19.

Sebab, momen libur panjang beberapa bulan belakangan ini membuktikan hal itu. Ironisnya pemerintah selalu terlambat, dan tidak tegas.

Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk hal tersebut selain teguh dan konsisten menegakkan aturan protokol kesehatan (prokes) terkhusus di area dan titik kerumunan masa. Masyarakat yang memang harus melakukan perjalanan, maka jangan kendor dan meremehkan dengan pelaksanaan protokol kesehatan, tanpa kompromi.

“Di area pelayanan publik, seperti bandara, stasiun dan terminal harus menambah petugas lapangan untuk konsisten menegakkan prokes. Jangan ada alasan lonjakan jumlah penumpang kemudian petugas kedodoran dalam pengawasan, dan akhirnya terjadi pelanggaran masif,” jelasnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini