Tren Covid-19 Meningkat, Hanya 25% Pekerja yang Boleh Masuk Kantor

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 16 Desember 2020 08:33 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 16 320 2328447 tren-covid-19-meningkat-hanya-25-pekerja-yang-boleh-masuk-kantor-xyKDykhnYl.jpg Menko Luhut Minta WFH Ditingkatkan Jadi 75%. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memperketat penerapan protokol kesehatan di perusahaan. Dirinya meminta supaya kebijakan bekerja dari rumah menjadi 75%.

Artinya protokol kesehatan mengenai jam kerja yang sebelumnya 50%:50% menjadi 75%:25%,. Di mana 75% kerja dari rumah dan 25% di kantor setiap harinya.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia 2021 Bisa Tumbuh 3% hingga 5%, tapi Ada Syaratnya

"Saya meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) hingga 75%," tuturnya, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/12/2020).

Menurut Luhut, kebijakan tersebut harus dilakukang karena jumlah angka positif dan kematian terus meningkat. Apalagi tren kenaikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali dan Kalimantan Selatan.

Baca Juga: Menko Luhut Minta Kebijakan Kerja dari Rumah Ditingkatkan Jadi 75%

Jadi selain di Provinsi DKI Jakarta, Luhut juga memberikan arahan untuk Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Arahan tersebut antara lain optimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat, memperkuat operasi yustisi untuk memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak).

“Pemerintah daerah saya minta juga mengetatkan pembatasan sosial berdasarkan konteks urban dan suburban/rural,” kata Menko Luhut. Dalam konteks urban/perkotaan, lanjutnya, pemerintah daerah diminta untuk mengetatkan implementasi Work From Home (WFH) dan pembatasan jam operasi tempat makan, hiburan, mal sampai pukul 20:00. Sementara itu, untuk di wilayah pedesaan, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat implementasi pembatasan sosial berskala mikro & komunitas," ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan 75% PNS bekerja dari rumah atau work from home (WFH), pada 18 Desember hingga 8 Januari 2020. Kebijakan itu guna mencegah penyebaran Covid-19 saat libur natal dan tahun baru (nataru) 2021.

Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, saat ini pihaknya hanya memberlakukan 50% dari jumlah PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang WFH setiap harinya.

"Presentase saat ini WFH 50 persen, 50 persen WFO," kata Chaidir saat dikonfirmasi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini