Payung Hukum Lembaga Pengelola Investasi Terbit, Begini Isinya

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Kamis 17 Desember 2020 07:03 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 17 320 2329122 payung-hukum-lembaga-pengelola-investasi-terbit-begini-isinya-YNltGHG5MX.jpeg Aturan Lembaga Pengelola Investasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah telah menyelesaikan dua peraturan pelaksanaan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua beleid itu pun resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kedua beleid itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dan PP Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi. Keduanya merupakan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama di bidang investasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, kedua aturan itu bertujuan untuk menjawab tantangan struktural dari sisi investasi, di mana, kapasitas pembiayaan dalam negeri belum cukup untuk mendanai pembangunan ekonomi ke depan. Pemerintah juga membutuhkan mitra strategis yang kuat secara hukum dan kelembagaan untuk menarik investasi dari investor global.

“Lembaga Pengelola Investasi (LPI) akan mengelola dana investasi dari luar negeri dan dalam negeri sebagai sumber pembiayaan alternatif dan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana jangka pendek," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu(16/12/200) malam.

Baca Juga: Jepang Modali Lembaga Pengelola Investasi Rp57 Triliun

LPI sendiri berfungsi mengelola investasi, meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Peraturan Pemerintah ini akan membantu optimalisasi nilai investasi pemerintah dengan meningkatkan alternatif pembiayaan melalui investasi langsung, sekaligus mendorong perbaikan iklim investasi.

“Pembiayaan alternatif yang disediakan juga dapat digunakan untuk mendorong pendanaan pada proyek infrastruktur, sesuai dengan arah kebijakan ke depan”, kata dia.

Sebelumnya, Kemenko Perekonomian menggelar acara "Serap Aspirasi" secara virtual di berbagai kota di seluruh Indonesia. Dalam kegiatan itu, pemerintah menampung masukan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan ihwal Pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Selanjutnya, pemerintah melakukan sosialisasi Serap Aspirasi terkait Pelaksanaan UU Cipta Kerja kepada KBRI, Kedutaan Besar Asing di Indonesia, dan Organisasi Internasional serta Asosiasi Bisnis di Indonesia. Tercatat, ada sekitar 35 pelaku bisnis negara mitra dagang Indonesia menghadiri acara sosialisasi tersebut.

Airlangga mengatakan, antusiasme asosiasi bisnis dari negara-negara mitra dagang Indonesia menghadiri acara ini menunjukkan keseriusan mereka untuk memahami UU Cipta Kerja, yang nantinya tentu akan mempengaruhi bentuk kerja sama bisnis dan investasi di masa yang akan datang.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini