Share

OJK Tegaskan Tak Pernah Setujui PKPU Asuransi Jiwa Kresna

Rina Anggraeni, Jurnalis · Rabu 23 Desember 2020 14:19 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 23 320 2332805 ojk-tegaskan-tak-pernah-setujui-pkpu-asuransi-jiwa-kresna-X4hwP7dAAJ.jpg OJK Tegaskan Tak Setujui PKPU Asuransi Jiwa Kresna. (Foto: Okezone.com/Reuters)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak pernah menyetujui permohonan pihak manapun untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna.

Deputi Komunikasi Anto Prabowo mengatakan, OJK juga tidak pernah mengajukan permohonan PKPU atas PT Asuransi Jiwa Kresna kepada Pengadilan.

Baca Juga: Tegas, Bos OJK Tak Toleransi Korupsi

Putusan sela atas Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) tersebut diajukan oleh pemohon atas nama Lukman Wibowo yang diwakili oleh Penasehat Hukum Benny Wullur S.H & Associates terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK).

"Sesuai pasal 50 UU Perasuransian No 40/2014 dan penjelasannya menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan," ujar Anto di Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Baca Juga: OJK Bentuk Lembaga Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan

Dalam catatan OJK terdapat terdapat dua permohonan PKPU terhadap PT AJK yang disampaikan kepada OJK dan keduanya telah ditolak oleh OJK. Permohonan tersebut adalah mengenai permohonan dari JG Law Firm mewakili pemohon atas nama Lie Herton dan Rudy Kartadinata melalui surat tanggal 6 Agustus 2020 hal Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Asuransi Jiwa Kresna.

Lalu, permohonan dari Kantor Hukum Benny Wullur SH & Associates mewakili 15 (lima belas) pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna melalui surat tanggal 11 Agustus 2020 hal Permohonan Izin PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna.

Mengenai persoalan ini, OJK telah mengundang Direksi PT AJK untuk meminta penjelasan terkait tindak lanjut upaya hukum PKPU yang akan dilakukan oleh PT AJK.

"Dalam kesempatan tersebut, Direksi PT Asuransi Jiwa Kresna menyatakan sikap yang pada intinya berkeberatan dengan Putusan dimaksud karena manajemen Kresna telah melakukan perundingan penyelesaian kewajiban kepada pemegang polis," imbuhnya

Sampai 18 Desember 2020, PT AJK telah menerima persetujuan Perjanjian Kesepakatan bersama atas 8.054 polis (77,61% dari jumlah polis) atas kewajiban senilai Rp3,85 triliun.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini