Siap-Siap! Sri Mulyani Berburu Pajak Sebelum 2020 Berakhir
DJP juga masih harus melakukan banyak persiapan menyelesaikan peraturan atau legislasi sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Bea Materai, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.
"Banyak yang bersangkutan dengan urusan perpajakan. Ini harus disiapkan oleh jajaran Direktorat Jenderal Pajak selain tugas mengumpulkan pajak, tugas memberikan insentif kepada mereka yang bisa mendapatkan, memperbaiki layanan, mentransformasikan layanan ke digital, dan juga dari sisi legislasi," jelasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, DJP melakukan transformasi struktural termasuk dari pembentukan KPP Madya yang saat ini ditambah menjadi 18 untuk bisa melayani dan memberikan pengawasan lebih baik.
"Ini suatu semangat yang luar biasa yang ditunjukkan oleh semua KPP dan juga seluruh Kanwil (Kantor Wilayah). Mereka melakukan tugasnya. Ada tantangan Covid, melakukan Inovasi, dan terus fokus menjalankan tugas sampai akhir tahun dan bahkan menyiapkan tahun 2021. Itu suatu tugas yang luar biasa dan saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak," pungkasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
