Menpan-RB Ingatkan Jangan Sampai Wakaf Uang ASN Bersifat Memaksa
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo berharap, gerakan wakaf uang di Kementerian Agama akan diikuti oleh ASN di kementerian dan lembaga (K/L) lain. Tidak hanya di tingkat pusat, namun hingga tingkat paling dasar yakni kelurahan.
Dia menyebut, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini mencapai 4,2 juta orang yang tersebar di semua instansi pemerintahan. Dengan jumlah tersebut, jika gerakan wakaf dimasifkan, maka keinginan adanya kontribusi ASN terhadap kemaslahatan umat bisa direalisasikan secepatnya.
"Saya lagi berdiskusi tadi, mudah-mudahan gerakan wakaf bagi kemaslahatan umat ini tidak hanya terbatas di Kementerian Agama saja, cukup besar 4,2 juta ASN kita di kementerian, lembaga, institusi, sampai pemerintah daerah, sampe kelurahan dan desa. Apalagi kementerian agama paling banyak," kata dia.
Meski begitu, gerakan wakaf uang untuk ASN tidak harus dipaksakan. Namun bersifat sukarela. Dia bilang, walau tunjangan ASN tengah dioptimalkan pihaknya, tapi untuk pemotongan Rp1 saja harus didasarkan pada musyawarah dan mufakat.
"Mudah-mudahan kita cari jalan yang terbaik, jangan pakai model pemaksaan, walaupun tunjangan kinerja terus kita optimalkan, tapi untuk pemotongan Rp1 pun harus kita cari musyawarah mufakat dengan baik, agar harapan yang diinginkan oleh Dirjen Kementerian Agama bisa kita capai dengan baik. Saya yakin kalau kita punya kesadaran itu bisa," katanya.
Dalam kesempatan itu, satu hal yang mencuri perhatian audiens adalah pernyataannya bahwa seluruh gajinya akan diperuntukkan bagi pengembangan wakaf di Indonesia. "Hingga saat ini saya diberi tugas sebagai pembantu Pak Jokowi saya sudah melepaskan diri, saya sudah tidak punya kepentingan apa-apa, selesai sudah tugas saya, gaji saya sepenuhnya saya sumbangkan untuk kepentingan tadi, wakaf secara umum," ujar Tjahjo.
