Menpan RB Beberkan Capaian Sepanjang 2020, dari Pemangkasan Eselon hingga CPNS
Atas nama Presiden RI, Menteri PANRB juga menyerahkan surat keputusan pensiun beserta santunan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian di masa pandemi Covid-19 kepada 10 ahli waris keluarga dari ASN yang tewas dalam menangani pandemi Covid-19. Hal ini merupakan perhatian pemerintah atas perjuangan tenaga medis dalam menangani Covid-19.
Capaian ketiga adalah dalam pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Sebelumnya, telah diterbitkan Perpres No. 95/2018 tentang SPBE sebagai pondasi kebijakan penerapan SPBE di lingkungan pemerintahan. Kementerian PANRB juga telah menyusun Rencana Strategis SPBE yang berisikan dukungan implementasi artificial intelligence (AI), big data, dan internet of thing (IoT) sebagai upaya memperkuat penerapan SPBE.
Pada tahun ini, capaian di bidang SPBE antara lain adalah peluncuran aplikasi umum berbagi pakai di bidang kearsipan (SRIKANDI), bidang pelayanan publik (SP4N-LAPOR!), serta bidang kepegawaian (SI-ASN). “Terkait peringkat e-government secara internasional, berdasarkan UN Government Survey 2020, Indonesia berada di peringkat 88 dalam penerapan SPBE. Capaian ini meningkat 19 level dari peringkat 107 pada 2018,” lanjut Tjahjo.
Membangun ASN yang profesional menjadi area capaian keempat Kementerian PANRB keempat pada tahun ini. Sebagai dasar, telah disusun Grand Design Smart ASN untuk panduan dalam menyongsong era baru pengelolaan ASN dengan basis human capital management. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penerapan manajemen talenta yang menjamin pelaksanaan sistem merit. Sejalan dengan itu juga dilakukan perbaikan atas sistem penggajian, tunjangan, dan pemberian fasilitas pada PNS.
Pada tahun ini juga telah diselesaikan proses seleksi CPNS tahun 2019 yang sempat tertunda karena pandemi. Sebanyak 138.782 CPNS dari 4,19 juta pendaftar berhasil direkrut melalui proses seleksi yang menggunakan sistem CAT. Terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), telah terbit Perpres No. 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
“Di tahun 2021 pemerintah berencana untuk merekrut satu juta PPPK guru,” ungkap mantan Menteri Dalam Negeri ini.
Menteri Tjahjo yang didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil Kementerian PANRB dalam menjaga netralitas ASN, penanganan radikalisme di lingkungan pemerintahan, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mengenai pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada serentak tahun 2020, telah ditandatangani keputusan bersama mengenai pedoman pengawasan netralitas ASN dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu, Komisi ASN, dan BKN.
