Menteri Trenggono: Kita Jangan Terjebak, Perlu Berpikir Out of The Box

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 30 Desember 2020 11:35 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 30 320 2336167 menteri-trenggono-kita-jangan-terjebak-perlu-berpikir-out-of-the-box-LyMhRc2fyc.jpg Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono (Foto: Okezone)

JAKARTALaut Indonesia yang begitu luas menjadikan harapan untuk menuai keuntungan dari sektor tersebut begitu besar. Oleh sebab itu, dibutuhkan seorang yang mempunyai pemikiran luar biasa agar ekosistem laut bisa menghasilkan pundi-pundi yang besar untuk pemasukan negara.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai potensi sektor kelautan memberikan dampak ekonomi sangat besar bagi Indonesia. Diperlukan terobosan dengan berpikir out of the box tanpa melupakan kedaulatan dan keberlanjutan ekosistem laut.

Baca Juga:  Sakti Wahyu Trenggono Jadi Menteri KKP, Kiara Kecewa

“Agar potensi yang besar itu bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan bangsa,” tulis Sakti yang disadur dari akun Twitter pribadi miliknya, Rabu (30/12/2020).

Dia meminta jajarannya melakukan kajian formulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru di sektor kelautan dan perikanan. Di bidang perikanan tangkap misalnya, dia ingin mengubah pendekatan PNBP dari izin menjadi pungutan hasil perikanan (PHP).

"Jadi misal nilai tahun depan seluruh perizinan bebas biaya tapi produksi penangkapannya ada yang masuk ke negara," ujarnya.

Baca Juga: 5 Fakta Trenggono Jadi Menteri KKP, Evaluasi Ekspor Benur hingga Didukung Susi

Dia menyebut, PNBP dari bidang perikanan tangkap yang hanya Rp596,92 miliar selama periode 1 Januari-29 Desember 2020, tidak sebanding dengan estimasi tangkapan ikan yang mencapai 7,7 juta ton. Oleh sebab itu, diminta jajarannya untuk menghitung ulang potensi PNBP yang bisa dimaksimalkan untuk pemasukan negara.

"Saya kepingin benefitnya bukan dari perizinan tapi PNBP. Produksi 7,7 ton (2020) itu berapa rupiah? Dihitung. Tidak masalah masuk ke pusat atau daerah. Dipecah yang nasional berapa daerah berapa," katanya.

Tak hanya itu, dia juga meminta adanya perbaikan dashboard informasi untuk nelayan. Termasuk dibuat aplikasi pusat informasi pelabuhan perikanan yang memuat info seputar ketersediaan bahan bakar, harga ikan serta lokasi pelabuhan pendaratan terdekat bagi nelayan.

"Ada potensi laut kita yang belum diambil. Semua pihak harus menyadari yang diambil milik negara. Ini filosofinya," kata dia.

Dia mengintruksikan jajarannya untuk mendata secara detail potensi perputaran uang di masing-masing wilayah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PRL. UPT mestinya bisa menjadi etalase yang memiliki visi pengamanan ekosistem dan pengelolaan ruang ekonomi.

Pengamanan tersebut kata dia, dilakukan melalui regulasi yang dihasilkan oleh KKP. Terlebih PNPB dari pengelolaan ruang laut hanya sebesar Rp9,4 miliar selama periode 1 Januari-29 Desember 2020.

"Harus ada kriteria bisnis prosesnya. Secara penjagaan lingkungan, ada di kita atau kita yang nasional saja. Kedua kawasan itu bisnisnya apa dan nilainya berapa?" tanyanya ke jajaran pimpinan Ditjen PRL.

Dia berharap, melalui PNBP yang maksimal dari sektor kelautan dan perikanan, bisa dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana-prasarana dan fasilitas yang mumpuni untuk nelayan.

"Setiap kita mau melakukan satu langkah pekerjaan yang sifatnya kebijakan harus dihitung returnnya. UPT harusnya jadi triger ekonomi," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini