Selain PPKM, Pengusaha Hotel Permasalahkan Rapid Test Antigen

Kunthi Fahmar Shandy, Jurnalis · Senin 11 Januari 2021 14:39 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 11 470 2342507 selain-ppkm-pengusaha-hotel-permasalahkan-rapid-test-antigen-Y4MDO6eIgz.jpg Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berdampak pada Sektor Hotel dan Restoran. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai saat DKI Jakarta menerapkan PSBB ketat dan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali, maka dampak secara Nasional bagi hotel dan restoran cukup besar. Sebab, posisi di Pulau Jawa yang paling penting itu ada di DKI Jakarta.

"Karena sumber kegiatan itu di DKI Jakarta. Nah kalau untuk Jawa Bali, sebenarnya di wilayah Jawa masyarakat yang gunakan transportasi udara menurun jadi lebih banyak melalui transportasi darat. Sehingga kebijakan antar Pulau Jawa dengan kebijakan antigen itu mungkin tidak terlalu berdampak namun dampak akan kerasa pada saat di Tol Luar Jawa seperti Tol Sumatera," jelas Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Baca Juga: Kasus Positif Covid-19 Cetak Rekor, Okupansi Kamar Hotel Ikut Naik

Khusus Bali, tentu pasti ada dampaknya, sebab diberlakukan juga rapid test. Namun menurut dia, permasalahnnya di sini adalah tempat rapid tes tidak semudah yang dibayangkan.

Dengan adanya kebijakan wajib rapid tes 1x 24 jam ini akan berpengaruh pada wisatawan. Bahkan biaya mereka untuk melakukan perjalan pun akan bertambah.

Baca Juga: Sepi Turis Asing dan Domestik, Tingkat Hunian Hotel Bali Nyungsep

"Misal yang tadinya di bawah 14 hari mereka berpergian hanya mengeluarkan 1 kali rapid tes. Namun kalau 2x24 jam otomatis mereka mengeluarkan 2 kali rapid tes. Jadi ada tambah pembiayaan buat tes sndiri," katanya.

Menurut dia tempat rapid tes seharusnya sudah banyak tersedia di daerah. Proses yang dilakukan di Jakarta bisa dicontoh di daerah bagi wisatawan yang ingin melakukan rapid tes.

"Itu sangat penting karena hal tersebut suatu kewajiban bagi yang menggunakan transportasi udara untuk pergerakan," ungkap dia. 

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini