Sanksi DMO Dihapuskan, Begini Respons Pengusaha Batu Bara

Oktiani Endarwati, Jurnalis · Rabu 13 Januari 2021 12:55 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 13 320 2343648 sanksi-dmo-dihapuskan-begini-respons-pengusaha-batu-bara-lvLpBa3ebw.jpg Batu Bara. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah menghapus sanksi terhadap produsen batu bara yang tidak memenuhi persentase minimal penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) di tahun 2020.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, pihaknya mengapresiasi kebijakan Menteri ESDM yang tidak memberlakukan sanksi kompensasi dalam hal kewajiban DMO.

Baca Juga: Hilirisasi Batu Bara, Pengusaha Bakal Diguyur Insentif

"Kami apresiasi kebijakan ESDM yang akan memberikan relaksasi. Memang itu salah satu usulan yang kami sampaikan ke Menteri ESDM di tengah kondisi pandemi Covid-19," ujarnya pada Market Review IDX Channel, Rabu (13/1/2021).

Menurut dia, terkait kewajiban DMO ini memang ada permasalahan klasik dari beberapa tahun terakhir. Seperti diketahui, sekitar 75% atau lebih produksi batu bara Indonesia masih diekspor karena domestik masih belum mencukupi. Hanya sekitar 20 perusahaan yang memasok ke dalam negeri.

Baca Juga: Harga Batu Bara Kembali Naik Ditopang Pemulihan Ekonomi China

"Di dalam negeri sendiri sekitar 80% dipasok untuk PLN. Sisanya ke industri," ungkapnya.

Hendra melanjutkan, saat ini masih ada masalah terkait pemenuhan kualitas batu bara yang dibutuhkan untuk kebutuhan domestik. Menurut dia, kualitas batu bara yang dihasilkan sangat beragam. Sementara syarat serapan kualitas batu bara 4.500-5.000 gar untuk perusahaan listrik di dalam negeri.

"Permasalahan lainnya, pasarnya sedikit hanya 25% untuk PLN sendiri yang harus diperebutkan oleh ratusan perusahaan yang diwajibkan memenuhi DMO," jelasnya.

Keterbatasan pasar ini yang membuat produsen sulit menjual terutama pada saat harga batu bara rendah seperti tahun lalu.

"Nah ini yang membuat perusahaan dalam menjalani konsumsi domestik ini kesulitan karena masalahnya klasik. Karena ini agak sulit untuk memberikan keadilan bagi pelaku usaha," tuturnya. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini