Utang BUMN Rp1.682 Triliun, Infrastruktur Digas Terus
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat utang perseroan mencapai Rp1.682 triliun hingga September 2020. Utang tersebut didominasi pinjaman pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan kesulitan keuangan BUMN, sementara di sisi lainnya, konstruksi sejumlah infrastruktur harus terus dijalankan. Hal itu yang membuat utang BUMN meningkat.
Baca Juga: Utang Garuda, Waskita dan Perumnas Segera Direstrukturisasi
"Memang kami sangat diharapkan membangun infrastruktur dasar seperti tol, bandara, pelabuhan membuat secara posisi utang BUMN meningkat mencapai Rp1.682 triliun di bulan sembilan 2020," ujarnya dalam BRI Group Economic Forum 2021, Kamis (28/1/2021).
Utang BUMN tidak saja terjadi pada 2020. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan utang 2020 relatif lebih tinggi.
Pada tahun-tahun sebelumnya, perseroan memang sudah terbebani utang. Tiko menyebut, utang BUMN sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir.
Baca Juga: Lantik Pejabat Baru, Erick Thohir Minta Tak Ada Lagi BUMN Salah Langkah
Dalam catatan Kementerian BUMN, sejak 2017 utang BUMN mencapai Rp942,9 triliun. Sementara pada 2018 meningkat menjadi Rp1.251,7 triliun dan di tahun 2019 utang perseroan meningkat menjadi Rp1.393 triliun. Dan pada 2020 mencapai Rp1.682 triliun.
"Covid memang secara signifikan memengaruhi seluruh perusahaan tak kecuali BUMN, pertumbuhan utang BUMN selama 5 tahun terakhir," kata Tiko.
Dari segi pendapatan (growth revenue), BUMN sektor energi yang paling terdampak pandemi. Itu karena konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik selama 9 bulan lalu menurun drastis.
