7 Fakta Gerakan Wakaf Uang, Dijamin Tidak Masuk Kantong Negara
5. Sri Mulyani Buka-bukaan soal Penempatan Investasi
Bendahara Negara itu mengatakan bahwa pemangku telah berusaha mengembangkan wakaf uang untuk dikelola secara produktif, amanah atau akuntabel dan profesional, sehingga wakaf dapat memperkuat Islamic social safety net di masyarakat.
Salah satunya dengan memobilisasi wakaf uang dan menginvestasikan kepada kas wakaf sebuah Linked Sukuk. Ini merupakan sebuah instrumen baru yang diterbitkan oleh pemerintah di mana imbal hasil dari kas wakaf linked sukuk digunakan untuk membiayai berbagai program sosial.
“Saat ini sudah terkumpul lebih dari Rp54 miliar dalam bentuk kas wakaf linked sukuk,” ungkapnya.
6. Wakaf Uang Tak Masuk ke Kantong Negara tapi ke Sini
Pengelolaan wakaf uang tidak masuk ke kas negara. Ketua Badan Wakaf Indonesia Mohammad Nuh mengatakan wakaf uang sepenuhnya ada di tangan nazhir.
Hal ini sebagaimana tertuang dalam rukun wakaf secara fiqih maupun UU positifnya yakni UU Wakaf Nomor 42 Tahun 2006.
Dalam wakaf uang, nazhir menerima aset wakaf dalam bentuk uang atau investasi. Dengan demikian nazhir harus menjaga nilai tunai aset tersebut. Oleh nazhir uang tersebut bisa diinvestasikan ke dalam beberapa pilihan yang diperkenankan oleh hukum.
"Jangan disalahartikan tidak sepersen pun uang wakaf masuk ke pemerintahan dan kas negara. Sama sekali tidak benar," kata Mohammad Nuh dalam webinar.
Kata dia, wakaf uang yang ada di tangan nazhir ini akan dipakai dan dikelola untuk kemaslahatan umat. Salah satunya membangun rumah sakit, masjid, pendidikan dan kesehatan
"Kita akan membuat project base untuk pengelolaan wakaf untuk kemaslahatan umat agar bisa membangun masjid, pendidikan ataupun kesehatan," katanya.
7. Gerakan Wakaf Uang Diminta Harus Bebas Korupsi
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyambut baik adanya program tersebut. Hal ini menunjukkan kalau pemerintah melihat adanya peluang besar sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia untuk membangkitkan kembali perekonomian.
"Potensi besar umat Islam untuk Indonesia kembali terbukti," tulis Hidayat dalam akun Twitter resmi pribadinya yang dikutip Okezone.
Meski begitu, dia mengingatkan agar pemerintah mengelola dana tersebut secara baik agar terbebas dari praktek korupsi.
"Dan agar program ini sukses, Pemerintah juga harus bebaskan Indonesia dari korupsi yang makin ekstrim seperti kasus Kondensat,Jiwasraya,Asabri, BPJS TK dan Bansos," ujarnya.
(Feby Novalius)
