KKP Bakal Gandeng Swasta demi Dorong Sektor Kelautan dan Perikanan
JAKARTA - Kolaborasi antara publik dengan swasta merupakan modal kuat bagi pembangunan sektor kelautan-perikanan yang adaptif terhadap kondisi global. Sebagai langkah konkrit, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan berbagai kerjasama dengan sektor swasta melalui skema kemitraan publik-swasta, salah satunya pembangunan infrastruktur dengan model Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Merujuk laporan Asian Development Bank (ADB) tentang pembangunan ASEAN, disebutkan bahwa pola kemitraan publik-swasta di ASEAN memberikan kontribusi kurang dari 1% terhadap PDB. Sementara keuangan publik pada masing-masing negara sangat bervariasi, sekitar 2% hingga 10% terhadap PDB.
Baca Juga: 5 Fakta Ekspor Benih Lobster Masih Dihentikan
"Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan investasi melalui skema Public Private Partnership (PPP)," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), KKP, Artati Widiarti, Senin (1/2/2021).
Artati juga memastikan pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kemitraan strategis antar negara, utamanya di kawasan ASEAN, dengan saling berbagi kepentingan, tantangan, dan manfaat dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
Baca Juga: Produk Ikan Tuna dan Cakalang Indonesia Segera Masuk Pasar Amerika dan Eropa
Bahkan, kata dia, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN sekaligus membangun jejaring kerja sama dengan swasta dalam mempromosikan implementasi industri kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Kawasan ASEAN.
Tak hanya itu, di era new normal, KKP terus berupaya mengajak calon investor untuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan.
"Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui upaya mediasi, fasilitasi, insentif, dan promosi peluang investasi," ungkap dia.
