Sri Mulyani Was-Was Rokok Ilegal karena Cukai Naik, Cek 4 Faktanya

Taufik Fajar, Jurnalis · Minggu 07 Februari 2021 06:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 06 320 2357800 sri-mulyani-was-was-rokok-ilegal-karena-cukai-naik-cek-4-faktanya-jpnbuOhipL.jpg Rokok (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Peredaran rokok ilegal pada tahun 2020 tercatat meningkat tajam menjadi 4,9%. Bila dibandingkan setahun sebelumnya tentu itu harus menjadi perhatian khusus, karena angkanya di 2019 hanya 3%.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kenaikan cukai rokok yang tinggi memang bisa mendorong orang berbuat curang untuk membuat rokok ilegal.

Kemudian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal terus memberantas rokok ilegal yang saat ini masih dihadapi pemerintah.

Berikut fakta Sri Mulyani was-was rokok ilegal yang telah dirangkun oleh Okezone, Minggu (7/2/2021):

Baca Juga: 6 Fakta Harga Rokok Naik yang Bikin Sri Mulyani Was-Was

1. Sri Mulyani Minta Bea Cukai Kendalikan Rokok Ilegal

Sri Mulyani menyebut telah menginstruksikan pegawai Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk terus mengupayakan penurunan peredaran rokok ilegal, meskipun situasinya dinilai mustahil.

Bendahara Negara itu menyebut pihaknya akan berupaya agar peredaran rokok ilegal tetap terkendali, meski kenaikan cukai rokok tahun ini sebesar 12,5%.

"Kami akan coba tetap pertahankan meskipun harga rokok terus dinaikkan, yang menyebabkan orang akan punya insentif untuk terus melakukan pemalsuan cukai maupun pemalsuan rokok ilegal," katanya.

 rokok

2. Modus Pelanggaran Pita Cukai Palsu Masih Terjadi

Dia mengatakan, modus pelanggaran yang dilekati pita cukai palsu masih terjadi. Adapun, pelanggaran hasil tembakau dengan modus yang dilekati pita cukai palsu ini adalah sebesar 0,36% dari total peredaran rokok di Indonesia.

"Penindakan hasil tembakau ini, kalau kita lihat dari 2013, terlihat sesudah 2018, dengan naiknya pengawasan cukai hasil tembakau (CHT)," ujarnya.

3. Kemenkeu Bakal Bikin Kawasan Industri Rokok

Kepala Subbidang Cukai Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Sarno mengatakan, dalam rangka penegakan hukum peredaran rokok ilegal pemerintah akan fokus membentuk kawasan industri hasil tembakau. Kawasan industri ini diharapkan bisa mempermudah pemantauan pada peredaran rokok ilegal.

"Kita masukkan mereka ke dalam kelas sehingga mereka bisa kita awasi lebih intensif terkait produksi hasil tembakaunya," ujar Sarno secara virtual.

4. Kawasan Industri Bakal Rangkul UMKM

Lanjutnya, pembentukan kawasan industri tersebut juga untuk merangkul pengusaha kecil baik Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Industri Kecil Menengah (IKM). Sehingga nantinya tidak tertarik untuk masuk ke industri rokok ilegal.

"Kita akan memfokuskan kawasan industri hasil tembakau karena ini untuk memberi kemudahan semacam hasil tembakau bagi pengusaha yang sifatnya UKM atau IKM hasil tembakau. Sehingga mereka tidak tertarik untuk masuk ilegal lagi," paparnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini