Mentan Ungkap Adanya Permainan Distributor Pupuk

Rina Anggraeni, Jurnalis · Senin 08 Februari 2021 14:10 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 08 320 2358513 mentan-ungkap-adanya-permainan-distributor-pupuk-rVhuUHFDHM.jpg Komisi IV Soroti Soal Kelangkaan Pupuk Subsidi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Limpo mengungkapkan bahwa adanya permainan distributor pupuk. Hal ini membuat subsidi pupuk menjadi langka.

"Agen yang dominan di bawah memang suka jadi permainan tertentu. Pertanian itu terlalu banyak permainan yang dihadapi dari luar, kami akan cek kalau ada laporan seperti itu," ujar Syahrul dalam video virtual, Senin (8/2/2021).

Baca Juga: Stok Pupuk Subsidi 2021 Disiapkan hingga Lebih dari 250%

Lanjutnya, dia membandingkan produktivitas produksi pertanian dengan negara lain. Menurut data Organisasi Pangan Dunia (FAO) di India produktivitasnya hanya 3,8 ton per hektare, di Bangladesh 4,7 ton per hektare, di Thailand 3,09 ton per hektare, di Myanmar 3,9 ton per hektare, dan di Kamboja 3,5 ton per hektare.

"Apakah ini berhasil dan tidak berhasil, data ini harus dipertimbangkan. Kalau tidak ada pupuk, pasti turun di bawah 5 juta ton," bebernya.

Baca Juga: Masalah Pupuk Subsidi, Komisi IV: Jangan Salahkan Mentan

Dia menambahkan, memasuki tahun 2021 ini, pembangunan nasional pertanian masih akan menghadapi berbagai tantangan khususnya dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19.

"Pada tahun ini pemerintah memprioritaskan pada pembangunan kesehatan agar segera keluar dari pandemi, dan secara bersamaan mendorong peningkatan daya beli masyarakat di perdesaan," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sudin, menyatakan bahwa permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani selama ini disebabkan carut marutnya sistem distribusi di sejumlah Kabupaten yang belum menerbitkan SK pupuk.

"Masih ada 57 Kabupaten yang belum membuat SK penyaluran pupuk bersubsidi. Itulah penyebab pupuk belum ada di lapangan," ujar Sudin.

Sudin mengatakan, seharusnya pihak Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) berkordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang belum adanya Kabupaten yang mengeluarkan SK pupuk bersubsidi. Jangan sampai, kata Sudin, pupuk belum ada tapi Menteri Pertanian yang disalahkan.

"Jangan petani salahkan Kementan dan PIHC. Pemda tidak responsif mengajukan kebutuhan pupuk bersubsidi," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini