7 Fakta Direksi dan Dewas LPI, Cara Jokowi Bangun RI Tanpa Utang

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 22 Februari 2021 05:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 21 320 2365747 7-fakta-direksi-dan-dewas-lpi-cara-jokowi-bangun-ri-tanpa-utang-ei30oIuqwO.jpg Jokowi (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan jajaran Direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). Struktur organisasi LPI pun lengkap, dari Dewan Pengawas hingga Dewan Direksi.

Lembaga pengelola investasi itu pun ditargetkan pemerintah dalam waktu dekat akan segera beroperasi. Terkait hal itu, Okezone telah merangkum beberapa fakta menarik, Senin (22/2/2021).

1. Latar Belakang Direksi LPI

Presiden Jokowi menunjuk nama Ridha Wirakusumah sebagai CEO INA atau Ketua Dewan Direktur. Dia menyebut Ridha memiliki pengalaman yang mumpuni dalam industri keuangan dan investasi.

“Beliau sangat berpengalaman sebagai eksekutif senior di Industri perbankan, jasa keuangan, dan investasi. Terakhir sebagai CEO di Bank Permata. Beliau memiliki pengalaman panjang, pernah menjadi CEO di berbagai perusahaan multinasional. Direktur Kohlberg Kravis Robert di Hong Kong, President and CEO AIG di Hong Kong. Kemudian Presiden dan CEO Asia-Pasifik di GE General Electric, Capital Consumer Finance dnd Banking serta CEO di Maybank Indonesia,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Baca Juga: Diumumkan Jokowi, Ini CEO dan Direksi LPI 

Kemudian Wakil Ketua Dewan Direktur LPI adalah Arief Budiman. Menurut Jokowi Arief juga memiliki pengalaman di Industri keuangan dan investasi. Dengan pengalaman 25 tahun di berbagai perusahaan internasional dan domestik.

“Dan dalam usia yang sangat muda beliau dipercaya sebagai presiden McKinsey Indonesia, pernah menjadi konsultan Booz Allen Hamilton di Amerika dan di Asia, dan pernah menjadi Direktu Utama Danareksa, dan Direktur Keuangan Pertamina,” tuturnya.

Selanjutnya Direktur Investasi dijabat oleh Stefanus Ade Hadiwidjaja. Jokowi menyebut selain ahli, Stefanus juga praktisi profesional di bidang investasi.

“Berpengalaman sebagai konsultan internasional, CEO dan komite investasi di berbagai perusahaan multinasional. Di Managing Director and Country Head Trader untuk Indonesia dan Singapura. Kemudian Territory Services Leader di IBM Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga: Jadi CEO LPI, Ridha Wirakusumah Mundur dari Dirut Bank Permata 

Lalu Direktur Risiko dijabat oleh Marita Alisjahbana sebagai Chief Risk Officer di INA. Dia mengatakan bahwa Marita sosok paling senior di Indonesia dalam bidang manajemen risiko.

“Paling senior di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Beliau pernah menjabat sebagai Country and Corporate Risk Manager Citibank Indonesia selama 15 tahun, dan merupakan WNI pertama yang memegang posisi tersebut sepanjang sejarah. Pernah juga sebagai Country and Corporate Risk Manager Citibank Thailand, Vietnam, dan Filipina,” paparnya.

Terakhir Eddy Porwanto ditunjuk sebagai Direktur Keuangan. Jokowi menyebut sosok Eddy berpengalaman di pengelolaan keuangan

“Punya banyak pengalaman sebagai Direktur di berbagai sektor industri. Penerbangan, otomotif, dan consumer goods. Juga pernah di Northstar Pacific dan CFO General Motors Indonesia,” paparnya.

2. Kelahiran LPI Telat 40 Tahun

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa Indonesia termasuk negara yang sangat terlambat dalam pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF). Menurutnya beberapa negara di dunia telah membentuk SWF tersebut selama puluhan tahun.

“Negara seperti Uni Emirat Arab, Tiongkok, Norwegia, Saudi Arabia, Singapura, Kuwait, dan Qatar telah 30 tahun sampai 40 tahun yang lalu memiliki, mempunyai Sovereign Wealth Fund dan telah mempunyai akumulasi dana yang besar untuk pembiayaan pembangunan,” katanya saat memperkenalkan jajaran direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Meski terlambat, Mantan Gubernur DKI Jakarta yakin LPI yang dimiliki Indonesia bisa mengejar ketertinggalan.

“Walaupun lahir belakangan, dan tidak ada kata terlambat. Saya meyakini, INA mampu mengejar ketertinggalannya. Dan mampu memperoleh kepercayaan nasional dan internasional,” tuturnya.

3. CEO LPI Mau Bikin Iklim Investasi yang Nyaman Buat Investor

Ketua Dewan Direktur Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Ridha Wirakusumah menyatakan ingin menciptakan iklim investasi yang membuat investor nyaman berinvestasi.

"Yang pertama, yang ingin saya tekankan kami ingin menciptakan climate of investments sehingga para investor masuk ke RI lebih nyaman dan yakin," ujar Ridha dilansir dari Antara, Selasa (16/2/2021).

Ridha berharap investor bisa untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia yang memiliki masa depan luar biasa, baik dari demografis, ukuran serta potensi bisnisnya.

"Yang kami cari adalah dana modal bukan dana pinjaman, dana yang kalau bisa value adding, dan yang tentunya juga dari sumber-sumber yang governance yang baik, clean," jelasnya.

Dia juga berharap semua dana yang diinvestasikan terus bertumbuh menjadi dana yang memakmurkan generasi-generasi berikutnya.


4. Sri Mulyani Suntik Dana Segar ke LPI

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani sebagai Dewan Pengawas LPI mengatakan, seluruh pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) sudah diselesaikan.

“Sesuai dengan mandat UU adalah membentuk dan menyusun dewan pengawas terutama tiga dari unsur profesional melalui panitia seleksi dan itu sudah diselesaikan dan waktu itu bapak Presiden telah bertemu jajaran dewan direksi yang tadi sudah diperkenalkan oleh bapak Presiden,” katanya hari ini (16/02/2021) pada Keterangan Pers Dewan Pengawas dan Dewan Direktur LPI secara virtual.

Sri Mulyani menuturkan, dengan terbentuknya dewan direktur dan dewan pengawas, LPI sudah mulai bekerja. Sesuai dengan mandat pemilihan dewan direktur dan yang kedua adalah berbagai tata kelola yang akan dibangun untuk LPI. Selain itu, dewan pengawas juga sudah memasukkan penyertaan modal pemerintah.

“Hari ini kami sudah memasukkan penyertaan modal pemerintah dalam rangka untuk bisa menjalankan apa yang disebut LPI atau INA ini. Dewan pegawas sudah bertemu yaitu, saya Sri Mulyani Menteri Keuangan sebagai anggota Ex Officio, Erick Thohir Menteri BUMN sebagai anggota Ex officio, Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Hariyanto sebagai anggota dewas,” tuturnya.

5. Kasus Korupsi 1MDB Tak Akan Terjadi di LPI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, LPI bakal dikelola dengan baik. Serta menjamin LPI tidak akan berpotensi menjadi ladang korupsi seperti yang terjadi pada 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

"Saya bersama dengan Erick Thohir sebagai dua ex officio dalam SWF ini dalam merekrut seluruh dewan pengawas dan direksi titik terberatnya mencari orang yang menjanjikan dan memberikan keseluruhan profesionalitas mereka untuk menjaga SWF ini tidak mengalami kondisi tata kelola yang bisa menimbulkan risiko," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/2/2021).

Dia mengatakan pihaknya akan rutin melakukan evaluasi semua langkah pengambilan keputusan, sehingga LPI tetap menjadi institusi dengan tata kelola yang baik.

"Kita akan menciptakan check and balance dalam decision making process baik dewan pengawas dan board of director dengan upaya maksimal dan tujuan baik yang akan menjaga SWF menjadi institusi yang baik, sound, dan memiliki tata kelola yang kuat," bebernya.

6. Erick Thohir Ungkap Target Pertama LPI

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus anggota Dewas LPI, Erick Thohir menilai, LPI akan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Itu karena lembaga tersebut mampu membuka peningkatan potensi investasi. Tak hanya itu, LPI juga berpotensi besar bagi pembukaan lapangan kerja baru. Keberadaan LPI sendiri diperkuat oleh Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

"Dengan Cipataker kita bahkan lakukan dengan terobosan yaitu salah satunya dengan INA, ini unik, di mana, kita bersama-sama negara tertarik akan pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Erick Selasa (16/2/2021).

Saat ini pemerintah tetap fokus pada sejumlah projek pembanguanan yang diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan. Termasuk investasi langsung di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dengan tim yang sudah dibentuk, diharapkan secara perlahan tim bekerja untuk menggenjot pertumbuhan Indonesia ke depan. Bahkan, Mantan Bos Inter Milan itu meyakini pada 2022 nanti pertumbuhan ekonomi dalam negeri mulai terealisasikan.

"Alhamdullilah Indonesia negara kaya, Allah sudah kasih kita SDA yang luar biasa. Sekarang kita perlahan-lahan membentuk tim juga yang mulai mencari atau memberikan kesempatan agar ada pertumbuhan di Indonesia, (seperti) di negara lain seperti India dan China, ini kan middle class atau kalangan menegahnya tumbuh," tutur dia.

7. LPI Adalah Cara Jokowi Bangun Indonesia Tanpa Utang

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau utang.

Untuk itu, kehadiran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA) adalah mencari investasi berupa modal, bukan dana pinjaman atau utang.

"Jadi sovereign wealth fund, otoritas Investasi Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah agar kami dapat menarik lebih banyak modal dari swasta asing untuk bermitra dengan kami dalam ekuitas farmasi. Karena Indonesia tidak bisa terus-menerus membangun dan mengembangkan dirinya hanya melalui pembiayaan yang berasal dari leverage atau utang," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (18/2/2021).

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini