Esther menuturkan, jika insentif ini diberikan pada sektor transportasi, tidak berarti harus berupa insentif PPnBM nol persen. "Sektor transportasi itu tidak hanya kendaraan mobil pribadi atau motor tetapi juga bisa transportasi publik. Kepada transportasi publik mungkin bisa diberikan PPnBM nol persen sehingga mengurangi kemacetan dan juga mengurangi polusi," tuturnya.
Dia menilai insentif PPnBM untuk kendaraan bermotor belum tepat. Apalagi insentif ini berpotensi mengurangi pendapatan negara hingga Rp2,3 triliun yang belum sepadan dengan daya beli masyarakat saat ini.
"Kalau saya berpendapat bahwa masih banyak bentuk insentif lain yang bisa diberikan oleh pemerintah tidak hanya pada PPnBM nol persen kendaraan bermotor. Survei Bank Indonesia (BI) juga menunjukkan bahwa ada ekspektasi pendapatan masyarakat yang turun sehingga secara daya beli belum bisa menangkap insentif pajak ini," tandasnya.
(Fakhri Rezy)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.